JAKARTA – Tidak hanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ternyata banyak aturan turunan lain dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang justru mempersulit dunia usaha termasuk di sektor properti. Padahal, undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong investasi, memberi kemudahan berusaha dan perizinan, serta mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih. Salah satunya aturan turunan […]

Jakarta –Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bahwa tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menegaskan hal tersebut dalam Webinar Policy Talks II […]

Jakarta – Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak 2 November 2020 memberikan dampak pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Setidaknya ada 10 pasal dalam UU Rusun yang terdampak UUCK. “Pasal-pasal yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dari Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, misalnya Pasal 16 ayat 2 […]

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengundangkan empat peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai penguatan terhadap Hak Pengelolaan. Sekretaris Jenderal […]

JAKARTA – Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dituding “mengebiri” atau memotong sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti yang sebelumnya diatur UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki membantah informasi […]

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung segala upaya pemerintah untuk membenahi seluruh aturan berinvestasi di Indonesia melalui Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pasca UUCK, diharapkan regulasi yang dibuat menjadi lebih baik, dan bukan justru sebaliknya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, M.T […]

Secara umum apakah UUCK sudah sesuai dengan harapan REI? Kalau sesuai harapan tentu saja belum. Masih banyak usulan yang disampaikan REI bersama-sama dengan Kadin dan Apindo di dalam satu ‘perahu’ yang belum diakomidir dalam UUCK. Misalnya soal aturan rumah susun (rusun) atau hunian berimbang yang sebetulnya kami banyak harapan disitu. Begitu pun, kami tetap menyambut […]

JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi melalui kemudahan perizinan. Iklim investasi yang sehat juga diperjuangkan para pelaku usaha properti yang dimotori Realestat Indonesia (REI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Properti dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Properti. Usaha dan perjuangan sudah dilakukan ketiga asosiasi ini pagi-siang dan […]

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XVII REI Tahun 2023 dari 9-10 Agustus 2023. Perhelatan demokrasi terbesar asosiasi itu dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu (9/8). Munas REI kali ini mengusung tema “Sinergi dan Harmonisasi REI dengan Pemerintah untuk Kemajuan Industri Realestat yang Berkelanjutan” yang […]

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Tahun 2023 di Grand Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Rabu (9/8). Munas REI kali ini mengusung tema “Sinergi dan Harmonisasi REI dengan Pemerintah untuk Kemajuan Industri Realestat yang Berkelanjutan” yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari […]