Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berpartisipasi dalam sosialisasi dan akad Kredit Program Perumahan (KPP) serta Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kegiatan bertajuk Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Balairung Pemerintah Kota Singkawang, Selasa, 3 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BNI turut serta memperkuat akses hunian layak.

Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Total 500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 nasabah PNM dan 200 peserta dari BNI, termasuk pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.

Acara ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, anggota DPR RI Lasarus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial & SME BNI Andy Yusdiman mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing,” ujar Andy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Kontribusi BNI Program KPP dan FLPP

Dia menegaskan, melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian PKP.

Menurut Andy, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok sektor konstruksi serta UMKM di daerah.

BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi Wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat. “Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan tentang keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan,” tegas Andy.

Melalui kolaborasi ini, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (BRN)