BPS: 14,8 Persen Rumah Tangga di Jabar Tidak Miliki Rumah
- calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
- print Cetak
Ilustrasi (Foto: Freepik/jcomp)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 14,8 persen rumah tangga di Provinsi Jawa Barat yang tidak memiliki rumah. Secara spesifik, di Sumedang terdapat 8,6 persen rumah tangga yang tidak memiliki rumah. Sementara itu, 23,21 persen rumah yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Sumedang merupakan rumah tidak layak huni.
“Ada 13% rumah tangga di Indonesia yang tidak punya rumah. Ada 14,8% yang tidak punya rumah di tingkat provinsi Jawa Barat,” ucap Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam keterangannya yang dikutip, Kamis, 19 Februrari 2025.
Sonny menjelaskan, BPS menegaskan perannya sebagai penyedia data statistik, termasuk statistik perumahan untuk perumusan kebijakan, evaluasi program perumahan nasional, serta penguatan ekonomi masyarakat.
BPS menegaskan bahwa sektor perumahan mempunyai backward linkage atau keterkaitan sektor kebelakang yang artinya sektor yang menjadi input sektor perumahan akan ikut bergerak dan berdampak terhadap perekonomian.
Peran Data BPS dalam Pembangunan
Sebelumnya, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa data memegang peranan sentral dalam penyusunan kebijakan pembangunan Jawa Barat (Jabar). Amalia menyampaikan bahwa data yang akurat menjadi fondasi dalam memetakan sumber pertumbuhan serta merumuskan strategi pembangunan Jabar secara terukur dan presisi.
Berbagai indikator strategis yang dihasilkan, mulai dari PDRB menurut lapangan usaha, indeks produksi industri, indeks harga, hingga statistik tenaga kerja— dapat digunakan untuk membaca kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Amalia juga menekankan pentingnya konsistensi dan kualitas data administrasi di tingkat daerah. Data yang tepat sangat penting untuk memastikan program rumah subsidi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Penguatan kolaborasi antara BPS, pemda, dan dunia usaha diperlukan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, mutakhir, dan relevan. Dengan basis data yang kuat, perencanaan pembangunan akan lebih terarah dan peluang mencapai target PDRB Jabar dapat dihitung secara lebih presisi,” ujar Amalia.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa percepatan ekonomi hanya dapat dicapai melalui integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. (SAN)
Penulis Sandiyu Nuryono
Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz
