Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Pemerintah dan DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi di Papua

Pemerintah dan DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi di Papua

  • calendar_month Rabu, 29 Jun 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerintah bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan provinsi di Papua. Ketiga RUU itu yaitu RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.

“Komisi II DPR menyetujui penyampaian ini dan akan kami teruskan kepada pembahasan tingkat II pada rapat paripurna yang terdekat untuk pengambilan keputusan,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2022.

John Wempi Wetipo menyebut, Pemerintah telah menyetujui RUU pembentukan provinsi di Papua untuk berlanjut ke tahap selanjutnya. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah, Komisi II DPR, dan Komite I DPD sejalan dalam menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dan krusial dalam semangat kebersamaan.

“Terkait poin kesepakatan bersama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pemerintah optimis keputusan ini akan berdampak besar pada implementasi tiga Undang-Undang ini. Utamanya kelak dalam mengakselerasi percepatan pembangunan dan kesejahteraan serta mendekatkan pelayanan khususnya di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ungkap Wempi.

Provinsi Papua Selatan akan mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Selanjutnya, Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

Sedangkan Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • KKPR

    KKPR Sulit Diperoleh, Menteri ATR/BPN Lakukan Langkah Ini

    • calendar_month Kamis, 19 Jan 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut, permasalahan yang terjadi di daerah adalah sulitnya mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan KKPR,” kata Menteri Hadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Januari 2023. Lebih jauh Menteri […]

  • bank pembangunan daerah

    Bank Pembangunan Daerah Diminta Tingkatkan Penyaluran KPR FLPP

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta meningkatkan pendanaan dalam pengadaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hal itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama sejumlah kepala daerah, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. “Berapa pun kuota […]

  • RUU Kepariwisataan

    4 Poin Krusial Pembahasan RUU Kepariwisataan

    • calendar_month Kamis, 28 Mar 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan adalah regulasi yang diusulkan DPR RI dan DPD RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Hal ini disebabkan sektor pariwisata memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap devisa negara. Dalam draft RUU Kepariwisataan ada sederet poin pembahasan. Diantaranya memutuskan […]

  • Awal 2021, Bank NTB Syariah Tancap Gas Biayai KPR Subsidi

    Awal 2021, Bank NTB Syariah Tancap Gas Biayai KPR Subsidi

    • calendar_month Senin, 21 Des 2020
    • 0Komentar

    Lombok – Bank NTB Syariah siap melayani pengajuan akad kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bahkan, pada awal tahun 2021, Bank NTB Syariah diperkirakan bakal menyalurkan hingga 1.000 unit rumah bersubsidi. “Alhamdulillah Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank penyalur KPR subsidi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan […]

  • Arrayan Group Luncurkan Klaster Rumah Subsidi di Grand Cikarang City 2

    Arrayan Group Luncurkan Klaster Rumah Subsidi di Grand Cikarang City 2

    • calendar_month Senin, 12 Jun 2023
    • 0Komentar

    CIKARANG – Arrayan Group, pengembang perumahan subsidi terkemuka, melakukan gebrakan di pertengahan tahun ini dengan melakukan grand launching sekaligus groundbreaking New Cluster Subsidi Blok C di Grand Cikarang City 2, Cikarang, Bekasi, Minggu (11/6). “Inilah rumah subsidi dengan konsep klaster seperti perumahan realestate yang pertama di Bekasi. Bisa disebut sebagai rumah subsidi spesial dan istimewa […]

  • Stok Terbatas, Ekspatriat Sulit Cari Hunian

    Stok Terbatas, Ekspatriat Sulit Cari Hunian

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Terbatasnya ketersediaan dan pergerakan nilai tukar rupiah yang mendorong biaya sewa melampaui anggaran yang telah dialokasikan menyebabkan ekspatriat semakin kesulitan mendapatkan properti yang mereka inginkan. Sejalan dengan kondisi tersebut, permintaan tetap tinggi, khususnya untuk rumah tapak, baik yang berada diluar maupun didalam kompleks perumahan. “Pada saat yang sama, pemilik properti, terutama pemilik aset […]

Translate »
expand_less