Jakarta – BP Tapera mencatat, Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi terbesar dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 62.291 unit rumah hingga pertengahan tahun 2026. Angka penyaluran tersebut setara dengan 24% dari total penyaluran nasional yang mencapai 101.021 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp12,55 triliun.

“Kebutuhan rumah di provinsi ini masih cukup besar sehingga percepatan penyaluran FLPP terus menjadi salah satu prioritas,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 16 Juli 2026.

BP Tapera, imbuhnya, mendapat amanat pemerintah untuk mengelola penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Heru mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP yang diperuntukkan bagi berbagai kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta, buruh, pedagang, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga kelompok MBR lainnya. Menurutnya, kolaborasi seluruh ekosistem perumahan menjadi kunci agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah pertama.

Kemudahan Masyarakat Miliki Rumah FLPP

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah.

Berbagai insentif yang diberikan antara lain uang muka mulai 1%, subsidi bunga FLPP, bantuan subsidi uang muka sebesar Rp4 juta, pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 20 tahun yang tengah dipersiapkan untuk diperpanjang menjadi hingga 40 tahun.

Menteri PKP juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Akad Massal KPR Subsidi yang akan dilaksanakan pada 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan 62.000 debitur di 115 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 372 kabupaten/kota sebagai bentuk nyata kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyederhanaan regulasi serta pengembangan kawasan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD). Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Aris Hartanto, menyampaikan bahwa hingga 15 Juli 2026 BRI telah menyalurkan pembiayaan KPR di wilayah Bandung sebesar Rp408 miliar kepada 2.109 debitur. Secara nasional hingga 12 Juli 2026, penyaluran KPR BRI telah mencapai Rp10,64 triliun. BRI berkomitmen untuk terus mendukung penyaluran FLPP dan Program Tiga Juta Rumah melalui pembiayaan yang berkelanjutan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. (SAN)