Jakarta – Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan keingian dan usulannya untuk pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Orang nomor satu di kota Prabumulih itu berharap kementerian PUPR dapat membantu dan mewujudkan keinginan masyarakat kota Prabumulih untuk membangun perumahan bagi komumitas-komunitas masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih telah mendapatkan bantuan pembangunan 223 rumah bagi komunitas penyapu jalan dari Kementerian PUPR.

“Saat ini, Pemkot Prabumulih juga tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang tidak punya penghasilan tidak tetap misalnya pemulung, tukang becak, gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa. Salah satunya dengan dana APBD serta menyiapkan tanah dan mengajukan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. bantuan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” pungkas Ridho seseuai keterangan pers yang diterima oleh redaksi industriproperti.com

Lebih lanjut, Pemkot Prabumulih juga tengah mengumpulkan dana pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai. “Jadi pegawai di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000, penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000 yang penghasilannya Rp 1 juta memberikan infaq Rp 10.000. Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10 rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami bangun per tahun sekitar 120 rumah,” pungkas Walikota Prabumulih tersebut. Ia juga mengklaim bahwa program ini mendapatkan tanggapan positif dari rekan-rekan baik dari lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.

“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang penghasilannya tidak tetap. Selama ini kami membantu dengan infaq pegawai. Saya yakin Dirjen Perumahan dan Menteri PUPR bisa memberikan dukungan agar masalah perumahan di daerah kami selesai semua. Target kami adalah Kota Prabumulih menjadi kota yang pertama tuntas masalah perumahan di Indonesia. Inshaa Allah tuntas,” harap Ridho yang menjawab Walikota Prabumulih sejak tahun 2013 tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jendral Perumahan Khalawi Abdul Hamid juga mengungkapkan harapannya terhadap pembangunan perumahan Kota Prabumulih. “Pelaksanaan program perumahan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Semua pihak harus terlibat baik pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat. Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan kami siap memberikan dukungan terhadap pemenuhian kebutuhan rumah bagi masyarakat di sana,” ujar Khalawi saat menerima audiensi Walikota Prabumulih.

Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah. Hal itu dikarenakan rumah yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

“Pemda juga harus memiliki kebijakan yang mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan bidang perumahan di daerahnya masing-masing. Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,” terang Khalawi. (ADH)