Jakarta – Komisi V DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026 sebesar Rp10,89 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81% dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Pagu anggaran 10,89 triliun ini kami utamakan sesuai dengan diskusi dengan pimpinan dan anggota adalah untuk BSPS. Jadi itu dibanding tahun 2025 kita meningkat 773,5%,” ucap Menteri Ara dalam Rapak Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Menteri Ara menjelaskan,  Kementerian PKP juga akan melaksanakan beberapa program strategis lain di tahun 2026, antara lain pembangunan Rumah Susun dengan anggaran Rp375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.

Selanjutnya pembangunan Rumah Khusus, sebesar Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA. Anggaran ini naik 8,55% dibanding 2025. Alokasi juga diperuntukkan untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum, dengan alokasi Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Anggaran ini meningkat 40,78% dibanding 2025.

Sedangkan alokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi, sebesar Rp155,85 miliar untuk target 225 hektar pada 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit. Anggaran ini meningkat 77,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk Dukungan Manajemen, sebesar Rp981,90 miliar untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satker, serta evaluasi kebijakan publik dan program.

“Mohon persetujuan Komisi V DPR RI terhadap Usulan Pagu Anggaran TA 2026 Kementerian PKP sebesar Rp10,895 Triliun,” imbuhnya.

Atas usulan Kementerian PKP tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyetujui anggaran yang diajukan. Kemudian Komisi V DPR RI mengagendakan pendalaman program terkait anggaran tersebut dengan para Eselon I Kementerian PKP.

“Mohon teman-teman nanti kita pendalamankan dengan Eselon I. Kalau boleh saya kita enggak usah lagi kasih masukan sekarang ya. Kita langsung sahkan saja dulu,” ujar Lasarus.

Realisasi Anggaran Kementerian PKP

Menteri PKP juga menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 29 Agustus 2025 sebesar Rp1,345 triliun atau 28,42%. Menteri Ara juga mengungkapkan, pada bulan ini Kementerian PKP berencana meluncurkan 25 ribu rumah subsidi yang direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden. Sementara itu, pada November mendatang, akan digelar akad massal 50 ribu rumah subsidi, yang juga dijadwalkan dihadiri Presiden bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI. (SAN)