Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Bahas Isu Pertanahan, ATR/BPN Bakal Gelar GTRA Summit 2021

Bahas Isu Pertanahan, ATR/BPN Bakal Gelar GTRA Summit 2021

  • calendar_month Sabtu, 24 Apr 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kementerian ATR/BPN akan menggelar GTRA Summit 2021 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada September mendatang. Kegiatan ini akan membahas beragam persoalan terkait program reforma agraria. Utamanya, perihal sinkronisasi tata ruang kawasan hutan serta perizinan terkait hak atas tanah.

GTRA Summit 2021 nanti akan mengangkat sejumlah isu, antara lain penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Isu lainnya adalah perlindungan terhadap masyarakat adat, tradisional dan lokal. “GTRA Summit 2021 juga akan membahas seputar isu sinkronisasi tata ruang, Izin Usaha Pertambangan dan Hak Atas Tanah serta isu-isu lainnya yang akan terus digali menuju GTRA Summit 2021 mendatang,” ucap Koordinator Nasional GTRA yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, dalam siaran pers, Jumat, 23 April 2021.

Surya Tjandra menjelaskan, sinkronisasi regulasi ini penting untuk mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya di bidang tata ruang dan pertanahan mampu menjawab kendala terkait sinkronisasi kebijakan. “Selain dukungan regulasi, juga perlu adanya kesepakatan mekanisme kerja lintas sektor untuk memperjelas dan mempermudah eksekusi penerapannya di lapangan,” tutur Surya Tjandra.

Menurut Surya Tjandra, kegiatan ini bertujuan merangkum hasil rapat koordinasi yang digagas GTRA di setiap daerah. Nantinya, seluruh pihak akan bersama untuk merumuskan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan. “Rencananya, GTRA Summit 2021 juga akan menghadirkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah,” imbuhnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPR

    Bank Syariah di Aceh Mulai Gencar Salurkan KPR

    • calendar_month Senin, 28 Mar 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Bisnis properti terutama perumahan di Provinsi Aceh sempat terjun bebas sejak awal 2020. Selain faktor pandemi, pemberlakuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah yang diterapkan sejak awal 2019 turut menganggu penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Bumi Serambi Mekkah karena bank melakukan konsolidasi. Namun kini, geliat penyaluran KPR sudah […]

  • Metland Masih Andalkan Pendapatan Berulang dari Unit Mall

    Metland Masih Andalkan Pendapatan Berulang dari Unit Mall

    • calendar_month Jumat, 29 Mar 2024
    • 0Komentar

    BEKASI – PT Metropolitan Land Tbk atau Metland menetapkan target pra-penjualan (marketing sales) tahun 2024 sebesar Rp1,9 triliun. Target tersebut meningkat sebesar 5% dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun. Untuk pendapatan berulang (recurring income), Metland optimis unit usaha mall masih akan menjadi kontributor terbesar recurring income perseroan di tahun ini. “Metland memanfaatkan momentum Ramadhan […]

  • Kasus Sengketa Tanah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

    Kasus Sengketa Tanah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2020
    • 0Komentar

    JAKARTA – Diperlukan strategi dalam pencegahan dan penangganan kasus sengketa pertanahan, salah satunya dengan memperbaiki produk hukum pertanahannya. Pemerintah pun meminta masyarakat terutama pemilik tanah kini lebih sadar dalam mengurus dan melengkapi dokumen pertanahannya. “Penanganan sengketa tanah memang menjadi perhatian khusus di Kementerian ATR/BPN saat ini,” ujar R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penangganan Sengketa dan […]

  • Rusun ASN BBWS Serayu Opak (Foto: Dok PUPR)

    Pembangunan Rusun ASN BBWS Serayu Opak Yogjakarta sudah 92%

    • calendar_month Senin, 7 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) progresnya sudah mencapai 92,4%. Hal ini diutarakan oleh Direktur Jendral Perumahan Khalawi Abdul Hamid saat meninjau pembangunan rumah susun di Yogyakarta pada hari Minggu, 6 Juni 2021. “Rusun bagi ASN sekarang […]

  • kawasan industri

    Pelaku Usaha Kawasan Industri Diminta Lengkapi Legalitas

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Pelaku usaha kawasan industri yang belum mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) diharapkan segera melengkapi perizinan berusaha. Pemenuhan IUKI menjadi fondasi krusial guna memastikan seluruh kegiatan manufaktur di dalamnya dapat berjalan di atas landasan tata kelola yang transparan, profesional, dan berdaya saing tinggi. “Kami memandang kegiatan industri yang telah tumbuh di wilayah Kawasan Peruntukan […]

  • Ilustrasi Rumah MBR

    Kementerian PUPR Rancang Grand Design Perumahan MBR Informal

    • calendar_month Minggu, 27 Feb 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Salah satunya dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal. “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat […]

Translate »
expand_less