JAKARTA – Bisnis properti terutama perumahan di Provinsi Aceh sempat terjun bebas sejak awal 2020. Selain faktor pandemi, pemberlakuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah yang diterapkan sejak awal 2019 turut menganggu penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Bumi Serambi Mekkah karena bank melakukan konsolidasi. Namun kini, geliat penyaluran KPR sudah mulai terasa.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah mewajibkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah paling lambat tahun 2022.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Aceh, Muhammad Nofal mengatakan memasuki tahun 2022 bisnis perumahan mulai bergairah kembali di provinsi tersebut. Bahkan, pada tahun ini REI Aceh menargetkan mampu merealisasikan pembangunan dan akad kredit sebanyak 2.000 unit rumah subsidi. Meski jauh di bawah target-target sebelum pandemi sekitar 3.500 unit. Namun, target tersebut lebih tinggi daripada target 2021 sebanyak 1.500 unit.

“Program vaksin yang berjalan cukup baik di Aceh turut memacu kembali ekonomi termasuk bisnis perumahan. Selain itu, perbankan juga sudah mulai aktif menerima akad KPR terutama KPR FLPP. Dua bank yang paling aktif adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI),” ungkap Nofal melalui sambungan telepon Senin (28/3/2022).

Bank BTN Syariah mulai banyak menyalurkan KPR. Begitu pula dengan BSI, meski di awal bank syariah terbesar ini terbentuk belum aktif menyalurkan kredit. Namun saat ini sudah berjalan lancar. Hal ini mendorong banyak pengembang di Aceh yang sempat vakum untuk kembali membangun.

“Di awal tahun ini sebagian besar memang masih berusaha menghabiskan stok unit yang ada, namun ke depan diperkirakan sudah mulai ada pasokan baru,” jelas Nofal.

Kerja Sama

M. Nofal/Ketua DPD REI Aceh

Selain perbankan, saat ini ada juga Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Hikmah Walimah yang gencar dalam memberikan kredit rumah komersial di Aceh. REI Aceh sedang menjajaki untuk melakukan kerjasama penyaluran KPR termasuk KPR FLPP dengan BPR tersebut.

Menurut Nofal, REI Aceh mendorong BP Tapera untuk menjalin kerjasama juga dengan BPR Hikmah Walimah, sehingga masyarakat Aceh memiliki banyak pilihan akses pembiayaan untuk membeli rumah subsidi.

Tak hanya itu, ungkapnya, BPR Hikmah Walimah juga membantu pengembang dengan memberikan kredit konstruksi dan lahan.

“Keberadaan BPR Hikmah Walimah menjadi angin segar bagi DPD REI Aceh sehingga realisasi pada tahun ini diharapkan bisa lebih baik dibandingkan dua tahun terakhir. Apalagi, jika berjalan sesuai prediksi, tahun ini diprediksi akan menjadi tahun pemulihan bagi sektor properti nasional termasuk di Aceh,” ujar Nofal.

Kendala Air dan Listrik

Namun, bisnis perumahan di Aceh masih menghadapi kendala berkaitan dengan masalah jaringan air minum dan listrik. Situasi ini terjadi sejak 2020, dan hingga kini belum ada solusinya. Di PDAM, menurut Nofal, pertumbuhan jaringan PDAM tidak bisa secepat pertumbuhan sektor perumahan. Akibatnya, di kawasan tertentu harus menunggu lama terutama di kotamadya.

“Padahal di daerah kota tersebut pertumbuhan perumahan tinggi sekali. REI Aceh masih terus berusaha berdiskusi dengan PDAM, sehingga ada solusi untuk masalah ini,” kata Nofal.

Masalah jaringan PDAM ini masih bisa dan lebih mudah mencari solusinya karena bukan masalah nasional. Alhasil, penyelesaiannya dengan pemerintah daerah setempat. Berbeda dengan masalah penyambungan jaringan dengan PT PLN yang koordinasinya sangat sulit. Oleh karena itu, REI Aceh akan berkoordinasi dengan DPP REI untuk mencari solusi terbaik. (MRI)