Jakarta – Untuk mengejar 3 bulan tersisa di tahun 2026, BP Tapera melakukan pemetaan pasokan atau suplai hunian dan peminatan bersama mitra kerja. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saat ini terdapat surplus ketersediaan hunian.

“Berdasarkan data terdapat potensi data demand atau peminatan sebanyak 48.679 unit. Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat mencapai 208.749 unit,” ungkap Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho dalam evaluasi kinerja KPR Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Tahun Anggaran 2026. di Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Dalam paparannya, Heru menyampaikan bahwa untuk mengejar 3 bulan tersisa di tahun 2026 butuh dukungan berbagai pihak. Realisasi penyaluran FLPP saat ini mencapai 160.070 unit atau sebesar 45,73%, terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.

Melihat tantangan realisasi ini, BP Tapera telah memetakan suplai (ketersediaan hunian) dan demand (peminatan) bersama mitra kerja, dimana masih terdapat surplus untuk ketersediaan huniannya. Data tersebut berasal dari sistem yang dimiliki BP Tapera yang bersumber dari para pelaku bisnis yang merupakan kombinasi antara kavling, booking, dan ready stock.

Selain strategi tersebut, untuk mengejar target, BP Tapera melihat calon debitur fix income seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh dengan pendapatan tetap memiliki potensi yang lebih besar untuk lolos uji verifikasi di perbankan.

Kegiatan evaluasi ini dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta mitra kerja strategis BP Tapera, seperti perwakilan Bank Penyalur Himbara, para Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Evaluasi kinerja penyaluran FLPP ini disampaikan langsung oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho didampingi oleh Deputi Komisioner BP Tapera lainnya, yaitu Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi. Hadir dari Kementerian PKP Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Chroioel dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati.

Masukan untuk BP Tapera

Menanggapi ketertinggalan realisasi KPR FLPP dari target 2026, Sri Haryati mengusulkan agar metode yang diterapkan dengan lebih targeted dan segmented yang terintegrasi dengan kantor wilayah bank penyalur, pemerintah provinsi, dan pengembang perumahan. “Tentunya dengan memperhatikan komitmen peminatan, BP Tapera dapat lebih bekerja sama dengan HRD perusahaan untuk profiling dan mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi,” ucap Sri.

Melalui pemetaan wilayah berpotensi di sisi peminatan, komitmen pendanaan pada bank penyalur, hingga kolaborasi yang massif dalam kurun waktu tiga bulan ini, Heru menyampaikan BP Tapera bersama mitra kerjanya akan berupaya semaksimal mungkin.

“Kita juga melihat dari sisi suplai, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu juga untuk dikejar. Termasuk dengan Rumah Susun yang diimbangi dengan permintaan,” kata Heru.

Heru mengatakan, untuk mengoptimalkan akhir tahun 2026, perlu meningkatkan kolaborasi data yang lebih intensif antara data pengembang, bank penyalur, serta data yang diolah oleh BP Tapera, sehingga mengurangi gap dan meningkatkan realisasi.

Terkait perbandingan capaian FLPP dengan tahun lalu, Heru menyampaikan jika melihat capaian year on year, maka capaian tahun ini menunjukkan pertumbuhan “Realisasi tahun 2025 pada dasarnya juga didorong keterbatasan kuota pada tahun 2024. Realisasi tersebut memperoleh carry over dari tahun sebelumnya,” tukas Heru.

Selanjutnya BP Tapera bersama Kementerian PKP dan mitra kerja akan membentuk gugus tugas guna memantau optimalisasi hingga akhir bulan yang terus dievaluasi tiap minggunya. “Sepanjang itu baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimis terhadap sisa waktu ini,” kata Sri Haryati.

Rencana Rumah Alih Kepemilikan

Salah satu terobosan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah saat ini adalah aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan (rumah recycle). Sri Haryati menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PKP sudah memiliki langkah-langkah mengenai aturan Rumah Alih Kepemilikan. Namun Sri menegaskan bahwa aturan yang sedang disusun ini perlu dirumuskan secara seksama, dan diharapkan para mitra kerja dapat siap nantinya, sehingga dapat lancar dilaksanakan saat aturan diterapkan.

Aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan ini nantinya dapat diterapkan oleh BP Tapera dengan menjaga akuntabilitas melalui trilogi stok yang telah diterapkan oleh BP Tapera saat ini. Lebih Heru menjelaskan bahwa semangat aturan ini disusun salah satunya adalah upaya dalam rangka melakukan perlindungan konsumen “Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya, saat ini aturannya sedang diproses,” terang Heru.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengeluarkan kebijakan masa tenor cicilan FLPP mencapai 40 tahun. Kebijakan ini dinilai memberikan dorongan positif terhadap kepemilikan hunian bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi rumah susun yang disajikan oleh BP Tapera dalam evaluasi kinerja penyaluran FLPP pada hari ini, yang merupakan realisasi pasca kebijakan ini keluar.

Sri Haryati menekankan bahwa tenor hingga 40 tahun ini merupakan pilihan “Ini (tenor 40 tahun) adalah opsi bagi masyarakat, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menjangkau kepemilikan rumah pertamanya,” terang Sri Haryati. (BRN)