JAKARTA – Salah satu tantangan pemerintah adalah angka backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah dibutuhkan yang masih tinggi. Kesenjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka lebih dari12,7 juta unit. Di satu sisi, pemerintah telah menargetkan pada 2045 akan tercapai Indonesia zero backlog.

Dalam ekosistem perumahan di Tanah Air, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjadi salah satu aktor penting. BP Tapera berperan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menjelaskan ada empat isu yang selama ini dihadapi oleh semua insan perumahan terkait dengan ekosistem pembiayaan perumahan. Di antaranya availability, affordability, accessibility dan sustainability.

Lalu, bagaimana peran BP Tapera menjawab isu tersebut? Misalnya terkait dengan isu availability yang berkaitan dengan ketersediaan dana. Seperti diketahui, fundamental dalam pembiayaan perumahan menyangkut mix and match antara penyediaan dana jangka pendek dengan jangka panjang.

“Untuk KPR perumahan tenornya panjang itu membutuhkan pendanaan jangka panjang. Di sinilah peranan BP Tapera dalam menyediakan likuiditas,” jelas Adi dalam Infobank Talknews bertajuk “Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia,” di Infobank TV, Selasa (12/12).

Sementara terkait dengan affordability atau kemampuan masyarakat dalam hal memiliki perumahan. Di sini, BP Tapera hadir dengan memberikan skema-skema pembiayaan terjangkau. “Kita memiliki peran untuk set up skema-skema pembiayaan baik untuk rumah tapak dan high rise (hunian vertikal). Tentunya dalam pembiayaan skema ini kita dibantu oleh teman-teman perbankan,” terangnya.

Adi Setianto menjelaskan, salah satu skema yang ditawarkan BP Tapera kepada masyarakat adalah penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Menurutnya, FLPP sangat diharapkan dapat menjadi‘jalan tol’ bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.

Hingga saat ini, BP Tapera mencatatkan kinerja positif terkait dengan penyaluran FLPP senilai Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit rumah pada 2023. Hasil ini sudah mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah mencapai target untuk 299.000 unit rumah dan yang disalurkan kepada masyarakat senilai Rp25,18 triliun,” kata Adi.

Optimalisasi Pengelolaan

Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, memberikan sejumlah catatan penting untuk BP Tapera agar benar-benar melakukan misinya dengan baik.Pertama, terkait tugas BP Tapera dalam pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat. Eko ingin agar pengelolaan dana masyarakat oleh BP Tapera bisa lebih dimaksimalkan.

Dia meminta BP Tapera untuk memiliki mitra atau opsi lain di luar lembaga perbankan dalam melakukan pengelolaan dana.

“Jangan sampai bank saja yang menjadi tumpuan dari BP Tapera. Setidak-tidaknya saham bisa menjadi pilihan, tapi nanti saham loss dianggap merugikan negara. Hancur lagi kita,” tuturnya.

Hal penting lainnya yang jadi perhatian BP Tapera terkait kerjasama dengan pengembang perumahan. Pasalnya, hal ini akan berkorelasi dengan kualitas bangunan. Eko meminta agar BP Tapera membuat whitelist atau daftar entitas-entitas para developer yang berkualitas. (MRI)