BANDUNG –  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memproyeksikan tambahan likuiditas Rp25 triliun yang telah resmi ditempatkan pemerintah akan terserap habis pada akhir 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. Perseroan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penyerapan dana tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan langkah pemerintah untuk membantu perbankan dengan tambahan likuiditas cukup mengatasi kondisi persaingan yang ketat di antara bank-bank dalam memperoleh pendanaan, terutama yang berbiaya murah dalam beberapa waktu terakhir. Dengan adanya dana segar tambahan, maka persaingan berpindah ke upaya bank dalam menyalurkannya menjadi kredit.

“Langkah pemerintah ini telah memindahkan persaingan di likuiditas menjadi persaingan di kredit, karena dengan adanya tambahan dana Rp25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN setidaknya dalam waktu 6 bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap,” kata Nixon pada Media Gathering BTN 2025 bertema ‘Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan’ di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9).

Perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan rerata penyaluran kredit per bulannya di bank tersebut. BTN mencatatkan penyaluran tersebut mencapai sekitar Rp6-7 triliun baik untuk melayani ekosistem perumahan yang cakupannya luas, maupun kredit non-perumahan yang saat ini juga menjadi salah satu motor realisasi pembiayaan di bank khusus perumahan itu.

“Realisasi kredit kami rata-rata saja sekitar Rp6-7 triliun per bulan, jadi kalau akhir tahun Rp25 triliun itu sudah nutup. Itu juga sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) kami,” ujar Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara, dengan alokasi untuk BTN sebesar Rp25 triliun untuk disalurkan sebagai kredit ke sektor riil sehingga dapat menggairahkan perekonomian. Dana tersebut dapat digunakan selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang.

Nixon menjelaskan bahwa injeksi likuiditas tersebut serupa dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 yakni ketika sejumlah dana pemerintah ditempatkan di bank-bank milik negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat itu, bank ini mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk disalurkan sebagai kredit. Hasilnya, kata Nixon, ekonomi saat itu berangsur-angsur pulih dan bank-bank dapat mengembalikan dana tersebut ke negara setelah dua tahun.

Untuk konteks saat ini, dia menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun sangat membantu perseroan untuk mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan.

“Demand-nya justru sangat ada di BTN, pipeline (kredit) di kami sebenarnya Rp30 triliun lebih. Dengan adanya tambahan likuiditas ini, maka masalahnya selesai dan yang sudah ada di pipeline jadinya cepat diberi keputusan agar tidak pindah ke bank lain,” tuturnya.

Turunkan Biaya Dana

Lebih lanjut, BTN juga menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun dapat memberikan dorongan lebih bagi perseroan untuk terus menurunkan biaya dana (cost of fund) terutama setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan (BI Rate) hingga 125 basis poin (bps) dalam satu tahun ke belakang. Sebagai langkah konkret, kata Nixon, BTN telah menurunkan bunga deposito special rate tidak lama setelah tambahan dana segar dari pemerintah diterima perseroan.

“Waktu Jumat (12 September) diputuskan oleh pemerintah, Senin (15 September) kami putuskan untuk menurunkan bunga special rate deposito 50 bps. Dana Rp25 triliun membantu BTN menurunkan suku bunga dana mahal dan kami akan memastikan special rate akan terus turun hingga akhir tahun,” ujarnya.

Pada akhirnya, Nixon meyakini langkah tersebut dapat berdampak positif pada profitabilitas BTN yang akan terefleksi pada margin bunga bersih (NIM) perseroan. Tren penurunan biaya dana di BTN belakangan juga telah berkontribusi pada NIM yang meningkat 139 bps ke level 4,4% hingga semester I-2025. (MRI)