Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng tiga kementerian dalam upaya mencegah penurunan muka tanah (land subsidence). Untuk itu, dibuatlah skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) penyediaan tiga sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional untuk melayani kebutuhan air perpipaan bagi warga Jakarta.

Kerja sama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Kolaborasi pencegahan land subsidence dan pemenuhan kebutuhan air perpipaan ini melalui penandatanganan Nota Kesepakatan; ‘Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan SPAM di Provinsi DKI Jakarta’. Hal ini penting karena penggunaan air tanah dalam jangka panjang terbukti telah ikut memicu tenggelamnya Jakarta.

“Pemerintah pusat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama untuk sinergi proyek inisiatif SPAM. Kolaborasi ini tertuang dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat,” kata Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers, Selasa, 4 Januari 2021.

Pemerintah merespons hal itu dengan berinisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi warga Jakarta.

Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta hanya mencakup layanan seluas 64% dan suplai air 20.725 liter per detik untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga mempercepat penurunan muka tanah.

Target Tahun 2030

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan membangun 3 SPAM Regional. Meliputi SPAM Regional Jatiluhur I kapasitas 4.000 liter per detik yang menambah 13% layanan Berikutnya, SPAM Karian – Serpong kapasitas 3.200 liter per detik menambah 10% layanan dan SPAM Juanda II berkapasitas 2.054 liter per detik yang menambah 7% layanan.

“Mudah-mudahan pada 2030 semua penduduk di DKI Jakarta bisa kita layani dengan air minum perpipaan. Sehingga upaya pengendalian pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan,” kata Basuki.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air minum. “Kehadiran SPAM tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga berpengaruh pada upaya penyelamatan lingkungan,” ujar Tito.

Gubernur DKI Anies Baswedan optimistis bahwa pelayanan air perpipaan bagi masyarakat DKI Jakarta dapat terpenuhi sebelum 2030. “Dengan kerja sama ini target pelayanan 100% warga Jakarta bisa terpenuhi. Kita tangani bersama ketidaktersediaan air minum perpipaan ini. Harapannya, land subsidence juga bisa tertangani. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, Kemendagri dan Kemenko Marimves,” ucap Anies. (BRN)