Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta kejelasan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam hal Peta Jalan Progam 3 Juta Rumah dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025.

“Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan program 3 juta rumah,” ucap Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

Tak hanya mempertanyakan kejelasan Program 2 Juta Rumah, Komisi V DPR RI juga meminta sejumlah hal menjadi dilakukan Menteri PKP, yakni menyusun secara detail terkait dengan tahapan pelaksanaan program 3 juta rumah termasuk dengan sumber pendanaannya.

Kemudian, DPR meminta Menteri PKP untuk menyempurnakan skema penyelesaian berbagai kendala terkait pemenuhan backlog perumahan dan hunian berimbang sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan.

Terakhir, Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat kerja mengenai pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dan realokasi anggaran secara lebih rinci pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menanggapi sejumlah permintaan Komisi V DPR RI, Menteri PKP menerima semua masukan dari para anggota dewan. “Terima kasih untuk diskusi yang sangat penting dan sangat menarik dan juga masukan-masukannya buat kami sangat berharga dan itu akan memacu kami untuk bekerja lebih cermat, lebih keras dan melakukan terobosan-terobosan,” katanya.

Menteri PKP Maruarar juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi, seperti dugaan korupsi dalam program BSPS di Sumenep, Madura sejumlah sekitar Rp108 miliar. Namun, pembahasan pada RDP tersebut lebih difokuskan pada peta jalan 3 juta rumah.

Peta Jalan 3 Juta Rumah bertujuan untuk memberikan arah strategis agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Kemudian keterpaduan lintas sektor dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, peta jalan ini menjadi acuan bersama bagi pemangku kepentingan merumuskan kebijakan program anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Permasalahan Program 3 Juta Rumah

Menteri PKP juga menjelaskan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan salah satu program andalan Presiden Parbowo tersebut. Salah satu permasalahannya adalah sumber daya manusia (SDM), skema pembiayaan yang terbatas, berlum terkonsolidasi lahan-lahan dan perumahan secara optimal.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih ditemukan kualitas rumah dan kawasan permukiman yang kurang baik, sasaran bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, regulasi perumahan yang masih tumpang tindih, perlindungan konsumen, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang efektif, Kementerian PKP sebagai operator, regulator dan fasilitator.

“Kami juga menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tapi kami tidak cengeng. Memang memprihatinkan, tapi tetap semangat. Inilah kondisi-kondisi yang kami temui di lapangan,” imbuh Menteri PKP. (SAN)