Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Dua Menteri dan Kepala BKPM Bertemu Bahas Infrastruktur Kawasan Industri

Dua Menteri dan Kepala BKPM Bertemu Bahas Infrastruktur Kawasan Industri

  • calendar_month Jumat, 23 Apr 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Tiga pejabat tinggi negara yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas dukungan jaringan jalan nasional yang terkoneksi dengan infrastruktur perhubungan dan kawasan industri.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Sinergi antar kementerian bertujuan agar proyek pembangunan infrastruktur dapat segera dimanfaatkan paling lama tahun 2024.

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, prinsipnya Kementerian PUPR siap mendukung infrastruktur jalan sebagai akses pelabuhan, bandara dan jalur kereta api yang dibangun Kemenhub serta akses menuju kawasan industri oleh BKPM.

“Saya mendukung inisiasi ini dengan prinsip bahwa apa yang sudah kita bangun agar dapat segera dimanfaatkan, jangan sampai mangkrak,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya, Jumat (23/4/2021).

Dikatakan, Kementerian PUPR memiliki misi pada tahun 2021 menyelesaikan infrastruktur strategis yang telah dilaksanakan serta sangat selektif melakukan pembangunan baru dengan prinsip OPOR, yaitu untuk optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi. Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Pemeliharaan bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu.

Selanjutnya, operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula.

“Kementerian PUPR juga meminta Kepala BKPM mendorong investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten dan Sei Mangkei, Sumatera Utara karena telah didukung oleh infrastruktur jalan,” ungkap Menteri Basuki.

Bangun Konektivitas

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan pada 2020-2024 ingin infrastruktur yang dibangun seperti pelabuhan, bandara dan kereta api dapat terkonektivitas dengan baik seperti Pelabuhan Patimban 2, Pelabuhan New Ambon, Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang serta lintasan sebidang kereta cepat Jakarta-Bandung dan jalur kereta api di Kota Solo.

Sebagai contoh, untuk lebih menghidupkan aktivitas Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat telah dibangun jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) dari Kota Bandung ke Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka sepanjang 60,47 km dan interchange-nya. Kehadiran Tol Cisumdawu dapat mengurangi waktu tempuh dari Bandung yang saat ini ditempuh sekitar 3 jam menjadi 1 jam.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Menurut Bahlil Lahadalia, KIT Batang mulai bulan depan sudah siap menerima investor dan diharapkan akan banyak lagi membuka peluang investasi di KIT Batang. Selain itu juga perlu dukungan jalan sepanjang 30 km sebagai akses dari bandara menuju smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    • calendar_month Rabu, 21 Feb 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan proses pemindahan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) hingga tata kelola pemerintahan ke calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga akhir tahun 2024 tidak kurang dari 12 ribu pegawai mulai dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana dari 38 kementerian/lembaga (K/L) secara bertahap […]

  • Modernland Realty Raih Tiga Penghargaan dari HCREA 2022

    Modernland Realty Raih Tiga Penghargaan dari HCREA 2022

    • calendar_month Sabtu, 30 Jul 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Modernland Realty Tbk. berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam penganugerahan Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022 yang merupakan gelaran corporate rating di bidang human capital. Anugerah ini diadakan secara tahunan dan bertujuan untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi korporasi di Indonesia. Penilaian dan penentuan pemenang dilakukan berdasarkan wawancara penjurian […]

  • Produk komersial Paramount Petals

    Diminati Pasar, Paramount Petals Kembali Pasarkan Produk Komersial

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • 0Komentar

    TANGERANG – Paramount Petals, kota mandiri baru seluas sekitar 400 hektar di barat Jakarta terus berusaha merealisasikan beragam komitmen pembangunan kepada konsumen. Teranyar, Paramount Petals telah melakukan seremoni serah terima area komersial perdana yakni Calico Square pada Oktober 2024, atau satu bulan lebih cepat dari jadwal yang dijanjikan. Sebelumnya, Paramount Petals telah merealisasikan pelaksanaan groundbreaking […]

  • Sebanyak 38.850 PNS di Bali Belum Mutakhirkan Data Tapera

    Sebanyak 38.850 PNS di Bali Belum Mutakhirkan Data Tapera

    • calendar_month Rabu, 3 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 38.850 PNS (setara 63,81 persen) di lingkup Provinsi Bali belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pemberi kerja telah merampungkan pemutakhiran data 58.994 PNS melalui portal Sitara. “Pemutakhiran data penting untuk mengetahui dan memastikan informasi data peserta, status […]

  • Audiensi DPP REI dengan Kemendagri

    OSS Masih Terkendala, Ini Solusi Kemendagri

    • calendar_month Senin, 4 Okt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Perjalanan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) tidak sepenuhnya sesuai harapan. Di lapangan, masih ditemui beberapa kendala, antara lain tidak berjalan sepenuhnya layanan berbasis web Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) yang terintegrasi dengan OSS RBA. “Kemendagri sudah banyak menerima keluhan, baik dari daerah maupun dari asosiasi terkait dengan OSS RBA […]

  • Gedung Hijau Diincar Mayoritas Pengguna Properti Komersial di Asia Pasifik

    Gedung Hijau Diincar Mayoritas Pengguna Properti Komersial di Asia Pasifik

    • calendar_month Jumat, 19 Apr 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Upaya dunia usaha untuk mewujudkan Net Zero Carbon (NZC) mendorong strategi dekarbonisasi portofolio yang ambisius bagi para pengguna bangunan di Asia Pasifik. Ini menciptakan kesenjangan antara pasokan dan permintaan untuk bangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Kesenjangan ini akan mendorong persaingan ketat di antara penghuni yang mencari ruang kantor rendah karbon dalam beberapa tahun […]

Translate »
expand_less