Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan program rumah bersubsidi sebagai kebijakan pro rakyat yang menyeluruh di seluruh daerah, termasuk di Tanah Papua.

“Kami berharap pemerintah daerah setempat terus memberikan dukungannya. Kepada para mitra kerja, ciptakan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Senin, 27 April 2026.

Menteri PKP menjelaskan bahwa program perumahan bersubsidi merupakan upaya kolaboratif pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kunjungan itu, Maruarar Sirait didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa pembangunan di daerah membutuhkan kolaborasi semua pihak terkait. “Pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara parsial, perlu kolaborasi bersama. Kami berharap ini menjadi sarana berbagi informasi dan pemikiran bersama sebagai upaya percepatan dan pemerataan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat Papua,” ujar Elisa Kambu.

Salah satu tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan bidang perumahan di Papua Barat Daya adalah perizinan. Relaksasi perizinan perlu didorong agar memudahkan warga Papua Barat Daya mengakses hunian pertama yang terjangkau. “Berdasarkan data BPS, presentasi kemisikinan masyarakat papua perlu diperhatian, 19 dari 20 ada di Papua. Presiden memberikan arahan dan perhatian khusus dalam hal ini,” lanjut Maruarar Sirait.

Menteri PKP menjelaskan berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan di sektor hunian. Misalnya, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berikutnya, kolaborasi bersama pelaku usaha swasta, hingga peningkatan kuota bantuan pembiayaan perumahan Faslitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang  tahun ini dialokasikan sebesar 350 ribu unit rumah.

Maruar Sirait mengapresiasi BP Tapera atas capaian tertinggi dalam penyaluran FLPP di tahun 2025, yaitu mencapai 278.865 unit rumah. “Prestasi dan capaian penyaluran FLPP oleh BP Tapera ini luar biasa, saya apresiasi,” ujar Maruarar Sirait.

FLPP menjadi salah satu program andalan pemerintah yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan hunian pertama bagi MBR.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera menyampaikan bahwa masih banyak kuota yang dapat dimanfaatkan oleh warga Papua. Sid menyampaikan bahwa pada tahun 2025 kemarin, bahwa perolehan realisasi penyaluran FLPP di Papua Barat Daya adalah sebesar 946 unit rumah senilai Rp159 miliar.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran FLPP di Papua Barat Daya tahun 2026 per 26 April, adalah sebesar 131 unit rumah. Tentunya masyarakat Papua masih memiliki kesempatan yang sangat besar, mengingat tahun ini pemerintah kembali menetapkan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit rumah.

Rombongan Menteri PKP mengunjungi Perumahan Aqwa Residence 6 di Sorong, Papua Barat Daya (Foto: Istimewa)

Program Perumahan di Tanah Papua

Dalam kegiatannya di Tanah Papua, Menteri PKP dan rombongan juga mengunjungi perumahan subsidi yang memperoleh dukungan FLPP. Salah satu hunian bersubsidi yang dikunjungi Menteri PKP adalah Perumahan Aqwa Residence 6. Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi kinerja developer anggota REI Papua Barat Daya tersebut. “Perumahan ini saya beri nilai 8. Artinya sudah cukup baik, tapi harus terus ditingkatkan kualitasnya ke depan,” tegas Maruarar.

Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan hunian bersubsidi yang tidak hanya terjangkau dari segi harga jual. Rumah bersubsidi yang dibangun pengembang harus berkualitas dan juga layak huni bagi MBR di Tanah Papua.

“Kita ingin memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun benar-benar layak, nyaman dan mampu meningkatkan kualitas hidup bagi penghuninya,” tukas Maruarar.

Merespons pernyataan Menteri PKP, Fadli, pengembang Aqwa Residence berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hunian yang dikembangkannya. Perumahan Aqwa Residence 6 merupakan model pengembangan hunian bersubsidi yang diharapkan menjadi solusi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan.

“Ke depan kami juga akan melengkapi kawasan ini dengan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman, dan berkelanjutan,” ungkap Fadli.

Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa BP Tapera terus menjaga kualitas tingkat keterhunian perumahan subsidi yang disalurkannya melalui FLPP. “Perumahan yang dikunjungi ini memiliki nilai yang baik dalam proses pemantauan dan evaluasi keterhunian yang kami lakukan,” kata Sid Herdi Kusuma. (BRN)