Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program yang resmi berjalan dan diluncurkan sejak tahun 2010 ini mengasumsikan bahwa hambatan utama kepemilikan rumah bagi MBR adalah akses pembiayaan.

“Turunkan bunga, perpanjang tenor, dan rakyat akan bisa membeli rumah. Asumsi itu ada benarnya, tapi hanya sebagian,” kata Wamen PKP Fahri Hamzah dikutip dari laman pribadinya, fahrihamzah.id, Selasa 22 September 2026.

Lebih jauh Fahri menjelaskan, hambatan yang jauh lebih besar dihadapi masyarakat untuk memiliki rumah adalah harga tanah yang tak terkendali. Kondisi tersebut menyebabkan rumah subsidi terdorong jauh dari pusat kota atau aktivitas ekonomi sehingga membuat biaya total hunian jauh melampau cicilan KPR-nya.

Menurutnya, program FLPP sudah menyalurkan ratusan ribu unit KPR subsidi tiap tahun dan sering dibanggakan sebagai pencapaian. FLPP adalah instrumen yang benar untuk masalah yang salah diidentifikasi.

Persoalan lain yang dihadapi adalah desain FLPP adalah pemberian insentif yang salah kepada pengembang swasta. Pengembang mendapat akses ke pembeli yang sudah dijamin pembiayaannya oleh negara tanpa kewajiban yang memadai tentang di mana mereka membangun, seberapa dekat dengan transportasi publik, seberapa layak infrastruktur kawasannya.

“Hasilnya adalah yang kita lihat di data Kompas: 80,9 persen rumah subsidi jauh dari stasiun KRL, dan negara sudah membayar subsidi untuk semua unit itu,” ucap Wamen PKP Fahri yang juga penulis buku ‘Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045’.

Wamen PKP Fahri menegaskan bahwa apa yang disampaikannya itu buka kritik kepada para perancang FLPP. “Ini adalah kritik kepada paradigma yang menganggap bahwa menyubsidi permintaan tanpa mengendalikan pasokan dan lokasi akan menghasilkan distribusi yang optimal,” katanya.

Prabowonomics dalam Konteks Perumahan

Temuan lokasi rumah subsidi yang makin jauh dan berbiaya tinggi, menurut Fahri, bukanlah kegagalan satu program, melainkan kegagalan paradigma. Paradigma yang menyerahkan penentuan lokasi, harga, dan distribusi perumahan kepada mekanisme pasar, sementara negara hanya hadir sebagai penyedia subsidi.

“Jawabannya ada dalam Prabowonomics. Dan Prabowonomics, dalam inti yang paling mendasar, tidak lain adalah terjemahan operasional dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Prabowonomics dalam konteks perumahan berarti satu hal yang sangat jelas, yaitu negara harus kembali mengendalikan tiga variabel utama sekaligus yang menentukan apakah rakyat bisa mendapat rumah yang layak. Ketiga variabel tersebut adalah lahan, pembiayaan, dan tata ruang.

“Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo adalah program yang benar dan yang skalanya setimpal dengan besarnya masalah. Tapi program itu hanya akan berhasil jika dieksekusi dengan platform yang benar. Bukan dengan cara lama yang sudah terbukti gagal. Cara lama itu adalah beri pengembang swasta insentif, subsidi pembelinya, dan harap hasilnya optimal. Cara baru, cara Prabowonomics, adalah kendalikan lahannya, reformasi pembiayaannya, integrasikan tata ruangnya, dan pastikan yang paling membutuhkan yang paling terlayani,” sambungnya.

Genjot Penyaluran FLPP, Rombak SDM

Di tengah hambatan dan seretnya penyaluran FLPP yang baru mencapai 44% dari target 350 ribu unit tahun ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti perlunya pembenahan kinerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM) BP Tapera. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menggenjot realisasi penyaluran FLPP tahun ini. Disamping itu, BP Tapera juga didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan penyaluran rumah subsidi.

“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait. (SAN)