Jakarta – Pengembangan Jakarta ke depan tidak lagi cukup bertumpu pada pembangunan fisik semata, melainkan harus bergerak seiring dengan penguatan konektivitas kawasan dan ketahanan ekosistem kota. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Indonesia, Adriadi Dimastanto mengungkapkan, konektivitas Jakarta tidak hanya diukur dari ketersediaan moda transportasi massal, tetapi dari seberapa mudah warga bergerak dari titik transit menuju aktivitas sehari-hari. Target peningkatan public transport mode share dalam RKPD 2027 akan sulit tercapai apabila ruang pejalan kaki di sekitar simpul-simpul transit belum ditata secara menyeluruh.

“Kalau Jakarta mau naik peringkat kota globalnya, wajah kotanya juga harus seperti itu. Nah, jadi ini tidak hanya soal willingness to walk, kenyamanan berjalan kaki, tapi wajah kota juga berubah,” ucapnya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD DKI Jakarta Tahun 2027 di Jakarta, kamis, 5 Februari 2026.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto mengharapkan acara ini dapat menghasilkan jawaban terhadap terwujudnya Jakarta menjadi Kota Global. “Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan baik ini, ini akan menjadi jawaban bagaimana ke depan Jakarta ini menjadi benar-benar kota global yang memiliki apa namanya tujuan yang sebagaimana sudah kita rencanakan bersama,” jelasnya.

Salah satu rekomendasi yang diberikan IAP dalam forum tersebut adalah pembangunan ruang pejalan kaki. Hal ini disebut sebagai langkah taktis jangka pendek dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas kawasan. Dimas juga menekankan bahwa konektivitas kawasan tidak hanya soal trotoar, tetapi juga bagaimana bangunan dan ruang kota saling terhubung. Keberadaan pagar, jarak bangunan dengan trotoar, serta dominasi kendaraan di garis sempadan bangunan dinilai menjadi penghambat terciptanya kota yang ramah pejalan kaki.

Penguatan Konsep POPS

Disamping itu, ia mendorong penguatan konsep privately owned public space (POPS), di mana lahan milik swasta dapat difungsikan sebagai jalur tembus pejalan kaki atau ruang publik. Skema ini dinilai mampu meningkatkan permeabilitas kawasan, mempersingkat jarak tempuh, serta memperkuat integrasi antara proyek properti dan sistem transportasi massal.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD DKI Jakarta Tahun 2027. (Foto: Tangkapan Layar Youtube Pemprov DKI Jakarta)

Sementara itu dari sisi regulasi, Dimas menyoroti perlunya penyesuaian RDTR, khususnya terkait Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Menurutnya, KLB yang terlalu tinggi justru mengurangi efektivitas skema land value capture. Ia mengusulkan penurunan KLB dasar dan penyediaan cadangan KLB yang dapat dimanfaatkan melalui pelampauan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur konektivitas kawasan.

Selain konektivitas, isu ekosistem kota yang berketahanan juga menjadi perhatian utama. Dengan keterbatasan lahan, Jakarta dinilai perlu mengubah pendekatan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Dimas mendorong optimalisasi Koefisien Dasar Hijau (KDH) di lahan privat, khususnya bangunan komersial.

Rekomendasi lain yang disampaikan adalah pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari ekosistem kota berketahanan. Dimas menilai, sejumlah lahan milik pemerintah pusat yang saat ini terbatas akses publiknya dapat dikonsolidasikan untuk dikembangkan menjadi taman kota, danau kota, atau ruang terbuka publik, dengan tetap membuka peluang fungsi komersial secara terbatas. (SAN)