Hambat Akad Kredit, Pengembang Kalsel Keluhkan Permen PSU

0
198
Perumahan Subsidi di Kalimantan Selatan (Foto: Rinaldi)

JAKARTA – Pengembang perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengeluhkan aturan pemerintah dalam penyaluran kredit perumahan subsidi khususnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 20 Tahun 2019 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Ketentuan itu mensyaratkan akad kredit hanya bisa dilakukan apabila jalan sudah selesai, serta air bersih dan listrik sudah terpasang dianggap memberatkan.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini mengatakan Permen PSU ini sangat menghambat akad kredit karena di lapangan pengembang sangat tergantung kepada kesiapan PLN dan PDAM setempat.

Meski pengembang sudah mengajukan permohonan pemasangan listrik dan air sejak jauh-jauh hari, namun ketiadaan material di PLN dan PDAM sering menjadi alasan, sehingga pemasangan harus ditunda bahkan bisa menunggu hingga dua atau tiga bulan.

“Banyak bank ketat dengan ketentuan ini, sehingga akad kredit jadi tertunda. Meski pun ada juga bank yang memberi kelonggaran asalkan ada bukti sudah membayar pemasangan listrik dan air, “ papar Ahyat yang dihubungi Industriproperti.com, baru-baru ini.

Namun, meski dengan berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan, DPD REI Kalsel masih tetap optimistis bisa mencapai target akad kredit hingga 4.000 unit rumah pada tahun ini. Disebutkan, saat ini di Kalsel terdapat ready stock mencapai 8.000 unit rumah.

Ahyat Sarbini

“Kami dengar perbankan mulai melakukan pelonggaran kepada beberapa jenis non-fixed income yang tidak terdampak corona seperti pertambangan, kesehatan, ritel, pendidikan, dan beberapa perusahaan swasta yang payroll-nya di bank bersangkutan. Ini sedikit melegakan kami di sini,” ujar Ahyat.

Pengetatan Perbankan

Bagi pengembang di Kalsel, dampak pandemi dan resesi tidaklah terlalu dikhawatirkan. Yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih serius adalah kebijakan pengetatan yang dilakukan perbankan sejak kuartal II-2020.

Baca juga :  762 Rumah di Gorontalo Dapat Bantuan PSU Sebesar Rp 4,2 Miliar

“Dampak pandemi corona tentu juga terjadi di Kalsel dimana permintaan dan transaksi mengalami penurunan drastis. Namun yang paling menjadi masalah utama saat ini adalah kebijakan pengetatan perbankan yang membuat pasar properti semakin terpuruk,” keluh Ahyat.

Ditambahkan, sejak lesunya aktivitas tambang di Kalsel dalam beberapa tahun terakhir, kondisi pasar properti di daerah itu memang didominasi dengan pengembangan rumah subsidi. Kebutuhan dan permintaan juga cukup tinggi terlebih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, di tengah kondisi permintaan yang tinggi tersebut, selama masa pandemi bank justru melakukan pengetatan seleksi dan verifikasi calon nasabah terutama yang berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income). Padahal, di Kalsel pembeli rumah subsidi paling banyak didominasi oleh non-fixed income. Kondisi itu jika berlangsung terlalu lama justru dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan industri perumahan di daerah itu.

“Sebenarnya sejak new normal mulai terjadi geliat pasar, sehingga mulai ada penjualan dibandingkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hampir nihil transaksi. Tetapi ya terkendala dengan kebijakan bank tersebut,” keluh Ahyat.

Pengembang di Kalsel mencoba tetap bertahan dengan berusaha melakukan efisiensi untuk menjaga cashflow. Penjualan tetap ada terutama di segmen menengah bawah dan terletak di lokasi strategis. Pengembang juga gencar memberikan kemudahan cicilan uang muka dan gimmick lainnya agar dapat bertahan di tengah masa pandemi dan resesi ekonomi.

“Masalah kami di sini yang utama ya soal kebijakan perbankan saja. Kalau perbankan bisa memberikan sedikit kelonggaran maka kami yakin pengembangan perumahan di Kalsel bisa kembali berlari kencang,” kata Ahyat. (MRI)

EnglishIndonesian