Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan wacana perubahan harga rusun subsidi pada tahun 2026 untuk menjawab tantangan backlog di kawasan perkotaan.

“Ini demi menjawab tantangan backlog di perkotaan. Saat ini masih perlu dikalibrasi dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” tutur Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

Menurut Heru, harga rusun subsidi sudah tidak cocok dengan biaya konstruksinya sehingga menyurutkan minat pengembang. Apalagi, jika ditinjau dari tren kenaikan IKK setiap tahunnya. “Belum dipastikan karena kita masih perlu kalibrasi dengan IKK BPS,” ujarnya.

“Saat ini developer tidak tertarik karena harga rusun subsidi masih terlalu rendah. Untuk benchmarking Pemprov DKI, sebagai contoh, Jakarta Utara kalau tidak salah Rp 9 juta per meter persegi,” imbuh Heru.

Ketika ditanya soal harga rumah sejahtera tapak (RST), lanjut Heru, pihaknya bersama Kementerian PKP tengah berfokus mempercepat terbitnya kebijakan perubahan harga rusun subsidi untuk mengatasi backlog perumahan di perkotaan. “Yang kita percepat justru penyesuaian harga untuk rusun subsidi supaya permasalahan backlog perkotaan bisa terurai dengan masuknya skema FLPP untuk rumah vertikal,” ucapnya.

Penandatanganan PKS FLPP Tahun 2026

Pada kesempatan tersebut, BP Tapera juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 43 Bank Penyalur (5 bank Himbara, 4 bank swasta dan 33 Bank Pembangunan Daerah) tentang penyaluran KPR Sejahtera FLPP bagi MBR tahun 2026. Penandatanganan ini dilakukan secara seremoni diwakili 10 bank penyalur dana FLPP tertinggi dan 1 perwakilan bank swasta tahun 2025. Bank tersebut adalah BTN, BTN Syariah (kini bernama BSN), BRI, BNI, Mandiri, BSI, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Barat dan Banten Syariah (BPD BJB Syariah), BPD Sumsel Babel, BPD Sumsel Babel Syariah, dan Bank Nobu.

Sedangkan sisanya 33 Bank lainnya mengikuti secara daring yaitu BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Sumatra Utara, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Kalimantan Timur.

Selanjutnya, BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta dan Bank Jakarta Syariah.

Heru menyampaikan, target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285 ribu unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun, yang terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan,” ujar Komisioner menegaskan.

Di sisi lain, Komisioner Heru mengapresiasi capaian yang dilakukan oleh seluruh bank penyalur tahun 2025 untuk penyaluran tertinggi sepanjang sejarah. “Kami berharap, tahun 2026 nanti kinerja bank penyalur akan semakin baik dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terbantu,” ungkapnya.

Hingga 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp33,66 triliun. Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.

Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP tertinggi dengan realiasi 128.608 unit rumah subsidi. Di posisi kedua diikuti Bank BTN Syariah (Bank Syariah Nasional) yang menyalurkan FLPP untuk 59.463 unit. Kemudian berturut-turut Bank BRI (31.645 unit); Bank BNI (14.179 unit); dan Bank Mandiri (10.591 unit); Bank Syariah Indonesia (4.062 unit); BPD Jawa Barat dan Banten (3.915 unit); BPD BJB Syariah (2.660 unit); BPD Sumsel Babel (2.430 unit); dan BPD Sumsel Babel Syariah (1.695 unit).

“Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai target penyaluran FLPP di tahun 2026,” tandasnya.

Dalam PKS yang akan segera ditandatangani Komisioner Heru juga menyampaikan bahwa terjadi peningkatan penyaluran dana FLPP untuk non formal sebesar 15%. “Jika tahun 2025 dalam PKS hanya mengalokasikan 10% untuk non formal untuk setiap bank, namun tahun ini meningkat menjadi 15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia,” ungkap Heru.

Capaian REI Masih Tertinggi

Dalam kesempatan yang sama BP Tapera juga menggandeng Asosiasi Pengembang Perumahan untuk pembangunan rumah layak huni bagi MBR tahun 2026. Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh 7 asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah.

Di posisi pertama adalah Realestat Indonesia (REI). Selanjutnya, ada Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Himperra), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Pengembang Indonesia (PI), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Komisioner BP Tapera menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran FLPP Tahun 2026 bersama pimpinan 7 Asosiasi Perumahan (Foto: Istimewa)

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.

Berdasarkan penyaluran dana FLPP periode yang sama, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 112.557 unit. Disusul Apersi (80.048 unit), Himperra (36.540 unit), Apernas (9.235 unit), Asprumnas (8.789 unit), PI (8.198 unit), dan Appernas Jaya (4.905 unit).

“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang,” pungkas Heru. (BRN)