Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan kesiapan membangun program perumahan yang komprehensif dan terintegrasi di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara). Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai pertemuan dengan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), serta Komisioner BP Tapera, dibahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan di Kaltara.

Menteri PKP menegaskan pendekatan yang dilakukan tidak parsial, melainkan menyeluruh dan saling terintegrasi. “Kita membangun secara komprehensif. Pertama, fokus menuntaskan satu kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Kedua, melakukan renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program BSPS. Ketiga, mempercepat penyediaan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang layak,” ujarnya.

Program tersebut akan diperkuat melalui program penguatan ekonomi masyarakat melalui Kredit Program Perumahan (KPP) serta dukungan bantuan kredit ultra mikro bagi ibu-ibu Mekaar di Kaltara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan kapasitas pembiayaan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Sebagai langkah konkret tahun ini, Menteri PKP mendorong penyediaan kuota rumah subsidi sebanyak 2.000 unit di Kaltara. “Kalau bisa tahun ini siapkan kuota 2.000 rumah subsidi. Pemerintah daerah agar mempersiapkan segmen profesi dan data calon penerima agar rencananya matang dan tepat sasaran,” tegasnya.

Gubernur Kaltara menyampaikan kesiapannya untuk mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui dukungan APBD dan koordinasi lintas sektor di daerah.

Hunian Terintegrasi di Kaltara

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, Kementerian PKP memastikan pembangunan perumahan di Kaltara berjalan terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian serta kesejahteraan masyarakat.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho memaparkan bahwa Provinsi Kaltara menduduki urutan ke-30 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan capaian realisasi sebanyak 596 unit rumah. “Menurut data suply demand kami, sebaran hunian subsidi di Provinsi Kaltara banyak tersebar di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan,” terang Heru.

Mengutip data BP Tapera, sejak terbit tahun 2010 hingga 2025 kemarin, total capaian FLPP di seluruh Indonesia sebesar 1.877.747 unit rumah senilai Rp186,8 Triliun. Realisasi tahun 2025 kemarin sebesar 278.865 unit rumah menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP. (BRN)