Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » HUT KPR ke-47, Bank BTN Wujudkan Impian 5,6 Juta Orang Miliki Rumah

HUT KPR ke-47, Bank BTN Wujudkan Impian 5,6 Juta Orang Miliki Rumah

  • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (HUT KPR) yang ke-47 tahun pada 10 Desember 2023. Di usia yang terbilang cukup matang tersebut, BTN terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menjadi bank penyalur KPR terbesar di Indonesia.

Selama 47 tahun menyalurkan KPR, Bank BTN telah mewujudkan impian sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia beserta keluarganya memiliki hunian yang layak dengan nilai pembiayaan sekitar Rp470 triliun.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan perjalanan panjang BTN dalam membantu pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia menjadi sumber kekuatan untuk terus mendukung sektor perumahan dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Dikatakan, BTN memiliki momentum yang sangat baik untuk terus bertumbuh pesat dan berkelanjutan setelah berkiprah selama 47 tahun dalam menyalurkan KPR.

“Tentunya, banyak pelajaran yang kami petik dalam membangun ekosistem perumahan selama ini. Hal ini menjadi bekal untuk perbaikan dalam mencapai aspirasi menjadi bank penyalur KPR terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/12).

Dia mengungkapkan, Bank BTN sangat mengapresiasi peran pemerintah dan seluruh stakeholder serta masyarakat yang telah membantu perseroan mengemban amanah demi terwujudnya impian masyarakat memiliki rumah. Momentum HUT KPR ke-47 tahun ini akan menjadi penyemangat Bank BTN untuk berkontribusi lebih besar lagi kepada negara dalam mensejahterakan rakyat melalui pembiayaan perumahan.

“Sinergi Bank BTN dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan DPR RI telah berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia beserta keluarga mereka untuk memiliki rumah impian yang layak,” papar Nixon.

Nixon menegaskan, Bank BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi MBR.Hal itu sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1. Namun diakui, dalam pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperlukan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah sebagai regulator, asosiasi pengembang, dan perbankan

Bank BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi MBR. Komitmen ini dibuktikan perseroan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Program Sejuta Rumah.
Dengan lebih dari 90 persen portofolio kredit Bank BTN berupa kredit perumahan, maka bank ini memiliki keunggulan kompetitif di sektor pembiayaan rumah.

Bank BTN telah menguasai sekitar 40% market share KPR secara nasional dan menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 pengembang perumahan telah bermitra dengan BTN hingga kini.

Di sektor KPR subsidi, BTN mendominasi sebesar 83% dan menjadi kontributor utama untuk program perumahan rakyat. Dalam dua tahun ke depan, Bank BTN berharap dapat membiayai 1 juta rumah subsidi. Sementara di sektor KPR non-subsidi, Bank BTN terus mengoptimalisasi upaya untuk membidik segmen menengah ke atas atau emerging affluent.

Tidak Tergantikan

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menilai pencapaian Bank BTN dalam menyalurkan KPR di Tanah Air tidaklah dicapai dengan mudah. Hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada BTN sebagai agen perubahan sekaligus penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat terutama MBR.

“Sebagai perusahaan publik, Bank BTN harus konsisten mencetak pertumbuhan laba dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham (shareholders values). Tapi, di sisi lain, menjalankan juga tugas mulia pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau,” katanya.

Dengan kata lain, menurut Piter, Bank BTN dituntut mampu menyeimbangkan antara menjalankan visi bisnis dan misi sosial secara bersamaan. “Memang tidak mudah, tapi mandat tersebut membuat bankir Bank BTN akan terlihat berbeda dan layak berbangga. Publik akan selalu ingat satu hal bahwa dibalik rumah milik rakyat, selalu ada peran BTN di dalamnya,” kata Piter.

Piter juga mengapresiasi inovasi Bank BTN dalam menyediakan KPR bagi kelompok masyarakat menengah bawah yang selama ini terpinggirkan, seperti pekerja sektor informal, para pedagang pasar hingga anak milenial yang baru masuk dunia kerja. Kelompok masyarakat ini sejatinya tidak mudah memenuhi kriteria layak KPR terutama dalam hal kecukupan penghasilan, uang muka dan kemampuan mengangsur.

“Tanpa keberpihakan bankir dan improvisasi dalam penerapan prinsip manajemen risiko, mereka akan sulit mendapatkan KPR. Bank BTN berani melakukan itu dengan tetap menjalankan prinsip kehatihatian yang tinggi. Inilah peran penting Bank BTN yang tak tergantikan,” kata Piter. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siapkan Capex Rp600 Miliar, CHL Group Bangun 5 Proyek Baru di 2024

    Siapkan Capex Rp600 Miliar, CHL Group Bangun 5 Proyek Baru di 2024

    • calendar_month Sabtu, 30 Des 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengembang properti, Cipta Harmoni Lestari (CHL) Group, anak usaha dari Harita Group, berencana membangun 4-5 proyek properti di 2024 hingga awal 2025 mendatang. Untuk merealisasikan target pembangunan tersebut, perusahaan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp600 miliar yang berasal dari pembiayaan internal dan pinjaman perbankan. Project CEO CHL Group, Andreas Audyanto mengatakan pihaknya […]

  • Danantara akan mengucurkan pendanaan untuk program perumahan.

    Mantab! Danantara Siap Guyur Rp130 T ke Sektor Perumahan

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mendapat kucuran dana fantastis sebesar Rp130 triliun dari Danantara. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung program perumahan yang tengah gencar digaungkan Kementerian PKP. “Sampai dengan akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung bisa mencapai Rp130 triliun. Skemanya sudah kita matangkan dan ini bisa langsung berjalan,” ucap […]

  • RDTR

    Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

    • calendar_month Sabtu, 16 Des 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat krusial dalam merinci langkah-langkah strategis untuk mengarahkan pertumbuhan perkotaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mencapai Indonesia Emas 2045. “Masih terdapat gap antara penyusunan RDTR dalam realisasi Investasi di Indonesia dan saat ini penyusunan RDTR harus dapat beradaptasi dengan tantangan pengembangan ekonomi mendatang diantaranya urbanisasi, […]

  • Di Tengah Ancaman Inflasi, Investasi Properti Tetap Menjanjikan

    Di Tengah Ancaman Inflasi, Investasi Properti Tetap Menjanjikan

    • calendar_month Jumat, 2 Sep 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Meski belum diumumkan, namun wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sudah santer terdengar. Rencana tersebut bahkan sudah memicu kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok. Ancaman inflasi pun sudah di depan mata. Lalu, apakah investasi properti masih menarik di tengah bayang-bayang inflasi? Pemerhati Properti, Indra W Antono menyebutkan saat ini terutama sebelum inflasi terjadi adalah […]

  • groundbreaking OXO The Residences

    OXO Group Mulai Pengerjaan Konstruksi OXO The Residences

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Selain sebagai destinasi wisata favorit, Provinsi Bali hingga kini masih menjadi pilihan utama bagi para investor dan pengembang properti untuk memperluas ekspansinya. Salah satu pengembang dengan reputasi baik di Bali adalah OXO Group Indonesia, yang telah meluncurkan dan memulai pengerjaan konstruksi OXO The Residences. Properti ini berlokasi di Nyanyi, Bali. Pertama kali diperkenalkan […]

  • Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dinilai Lemah

    Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dinilai Lemah

    • calendar_month Selasa, 9 Feb 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Aturan penerbitan sertipikat elektronik dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dari sisi hukum dianggap masih lemah. Sebaiknya, aturan ini tertuang dalam beleid yang levelnya lebih tinggi, yaitu minimal Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang (UU). “Ide hukumnya bagus. Namun formula materi muatan tidak memadai dengan Peraturan Menteri ATR. Minimal PP karenanya kontennya hak atas […]

Translate »
expand_less