Jakarta – Penyebaran pertumbuhan perekonomian dari barat ke timur menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Keberadaan IKN diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional.

Pengembangan economic super hub dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif. Yakni meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon. Selain itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan Pusat Industri 4.0.

“Pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan membuatnya sebagai economic super hub. Hal ini merupakan salah satu strategi menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan persnya, Sabtu, 18 Juni 2022.

Airlangga mengatakan, pihaknya menyadari masih adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021-2022), sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kontribusi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia mencapai 57,78 persen pada Triwulan I-2022.

Dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi sebesar 8,29 persen terhadap PDB. Sedangkan Sumatera 21,96 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,66 persen, serta Maluku dan Papua 2,58 persen.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Februari 2022. Pembentukan UU IKN berlandaskan urgensi pemindahan IKN.

“Arah kebijakan pemindahan ibu kota negara pada dasarnya tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia. Pembangunan IKN di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya.

Visi IKN

IKN Nusantara ini memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia sekaligus penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pemindahan ibu kota negara ini juga menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Adanya kolaborasi dan partisipasi setiap pemangku kepentingan terkait menjadi kunci utama membuat pembangunan IKN ini berjalan lancar. Hadirnya berbagai elemen yang berkontribusi positif, termasuk dari kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini tentu sejalan dengan strategi pembangunan oleh pemeirntah,” jelas Menko Airlangga.

Pembangunan IKN tentunya membutuhkan suplai SDM berkualitas, khususnya dari penduduk sekitar IKN. Peningkatan anggaran pendidikan nasional menjadi salah satu jalan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di tahun 2022 mencapai Rp 542,8 triliun.

“Center of excellence yang dibutuhkan di IKN, misalnya tentang green city, transformasi digital, dan pembangunan teknologi hydropower di Kalimantan yang di hilirnya bisa membangkitkan industri berbasis hidrogen, bisa didorong dari pusat studi Universitas Balikpapan. Saya juga ingin startup unicorn baru suatu saat bisa muncul dari inisiatif mahasiswa universitas ini,” pungkas Menko Airlangga. (BRN)