Balikpapan – Pemerintah harus menerapkan empat aspek supaya pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menuai sukses. Yaitu penyusunan masterplan secara baik, pengembangan infrastruktur, pembagian fungsi dan peranan dalam pengembangan kota serta aspek pengendalian dan pengelolaan secara berkelanjutan.

“Keempat aspek itu harus diterapkan agar pembangunan dan pengembangan IKN bisa berhasil. Harus ada distribusi atau pembagian peranan antara pemerintah di level pusat maupun di daerah,” cetus Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, Hari Ganie, saat Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Kaltim, di Balikpapan, Selasa, 18 Juli 2023.

Menurut Hari, pengembangan IKN harus menerapkan pola collaborative governance yakni dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah. “Tidak hanya pemerintah daerah setempat, tapi juga komunitas masyarakat dan dunia usaha lokal,” ujarnya.

Dalam pengembangan proyek IKN, kata Hari, membutuhkan keseriusan bukan hanya dari sisi perencanaan dan pengembangan awal proyek semata. “Tahapan pembangunan serta pengelolaan sesudahnya juga perlu perhatian serius. Saat ini baru tahap perencanaan dan mulai membangun. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola dan pengendalian harga lahan di kawasan IKN nantinya,” tegas Hari.

Bukan hanya untuk kawasan inti di IKN, greater area di empat kabupaten/kota sekitarnya, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Tidak hanya itu, area koridor tol Balikpapan Samarinda idealnya harus mulai dikembangkan,” papar Hari.

Perekonomian Meroket

Fase konstruksi IKN untuk tahap pertama ini terbukti telah mendongkrak perekonomian daerah. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kabupaten PPU sepanjang tahun 2022 kemarin melambung tinggi. “Seiring pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU sepanjang tahun 2020 tercatat minus 2% dan minus 1% di tahun 2021. Berdasarkan data BPS, tahun 2022 perekonomian Kabupaten PPU meloncat di posisi 14,49 persen,” tutur Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten PPU Ade R. Embong Bulan.

Ade menyebut, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU tahun lalu dipicu oleh sektor non migas yaitu sebesar 10,18%. “Memang pertumbuhan sektor konstruksi IKN mendominasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU di tahun 2022 yaitu sebesar 89,92%,” ungkapnya.

Saat ini fokus utama pengembangan ekonomi di Kabupaten PPU adalah mendorong pertumbuhan investasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Buluminung. “Peluang investasi di KPI Buluminung relatif besar. Kini pengembangan KPI menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka menumbuhkan minat investasi,” cetusnya. (BRN)