Jakarta – Green office merupakan salah satu bentuk efisiensi operasional gedung yang dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan air dan listrik, pemantauan dalam penggunaan energi, pengurangan emisi karbon, pemilihan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan, termasuk mobilisasi/transportasi karyawan. Green office kini tak lagi sekedar mengejar sertifikasi sebuah gedung.

“Green building menjadi diferensiasi penting di tengah pasar ruang perkantoran yang kompetitif dengan pasokan yang berlebih di Jakarta,” jelas Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Desember 2025.

Di awal tahun ini setidaknya sekitar 351.000 sqm ruang kantor berada dalam proses pengajuan sertifikat hijau di CBD Jakarta, jumlah tersebut akan menambah pasokan green office di CBD Jakarta, yang sampai akhir tahun ini pasokannya mencapai 37% dari total ruang perkantoran yang ada di CBD Jakarta.

Dalam perjalanannya, pasokan green office tumbuh secara bertahap, ketersediaan berada pada kisaran di bawah 1 juta meter persegi pada periode 2019-2020, dan terus bertambah secara bertahap, hingga di akhir tahun 2025 mencapai 2,7 juta meter persegi. Meski progresif, namun eksistensi gedung perkantoran hijau di CBD Jakarta belum mendominasi pasokan, yang saat ini berada di kisaran 7,3 juta meter persegi.

Dalam pantauan Knight Frank, kondisi green office yang semakin matang direfleksikan dari permintaan yang cukup kuat datang dari tenant yang memiliki komitmen terhadap ESG, diantaranya adalah perusahaan multinasional. Selain itu, komitmen pemilik gedung dituangkan dalam surat perjanjian sewa dalam pasal-pasal hijau.

Memang, saat ini ESG driven tenant tengah terjadi, artinya pasar semakin matang memaknai green office, tidak hanya sekedar ‘green by design’ tetapi lebih fungsional mengimplementasikan gedung yang berkonsep hijau dengan operasional yang efisien untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Preferensi occupier terhadap green office saat ini dijadikan sebagai baseline expectation, sebagai refleksi terhadap ‘net zero commitment’. Suatu kemajuan di tengah perjalanan panjang memasuki fase transisi terhadap green development.

Okupansi Green Office

Kondisi ini diikuti dengan tren okupansi dari green office di CBD Jakarta yang relatif stabil dengan rerata pada kisaran 78%, angka tersebut menunjukan lebih tinggi jika dibandingkan rerata okupansi non-green office yang berada di kisaran 75% dalam lima tahun terakhir.

Diantara buah manis yang dapat dipetik dari jalan panjang adaptasi landlord perkantoran terhadap green development ditandai dengan hampir seluruh ruang kantor pada kelas premium Grade A (88%) saat ini telah berlabel hijau di CBD Jakarta. Sementara separuh stok ruang kantor pada kelas grade-A telah berlabel hijau, kelas ini berada pada fase transisi yang menjadikan label hijau sebagai ‘minimum requirement’.

Memang tidak mudah menggeser dominasi non-green office di CBD Jakarta saat ini, terutama di tengah rerata harga sewa green-office yang lebih moderat dibandingkan dengan non-green office. Namun, kematangan pelaku pasar membawa asa terhadap masa depan green-office yang lebih optimis untuk tumbuh dan mendominasi pasar.

“Pasar di Asia Pasifik saat ini menunjukan bahwa occupier semakin selektif mengarahkan permintaan ke ruang perkantoran berkualitas tinggi dengan prinsip ESG di lokasi inti yang paling prima. Dengan target optimalisasi pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, strategi penyesuaian ukuran (rightsizing), serta pergeseran menuju lokasi di pusat kota diperkirakan akan menopang aktivitas penyewaan kantor di tahun 2026,” ungkap Head of Research, Knight Frank Asia Pasifik Christine Li. (SAN)