Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi perekonomian makro Indonesia jauh lebih baik ketimbang tahun 2014-2015 ketika masih tergolong rentan terpuruk bersama lima negara lainnya.

“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum. Saat itu angka detail di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di USD 27,5 miliar pada tahun 2014. Kemudian di 2015 berada di angka USD 17,5 miliar. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit USD 2,2 miliar,” papar Presiden Joko Widodo saat menghadiri Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Presiden pada saat itu menyampaikan kepada segenap jajarannya agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakan. Misalnya, urusan surat berharga negara (SBN) yang saat itu asing menguasai sebesar 38,5 persen. Sekarang penguasaan asing hanya tinggal 14,8 persen.

“Kalau asing masih menguasai, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong. Goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” ungkapnya.

Upaya perbaikan perekonomian oleh pemerintah juga memperlihatkan hasilnya secara nyata dalam neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III tahun 2022 ini sudah surplus USD 8,9 miliar. Nominal tersebut berarti 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian sekarang berapa karena itu penting sekali,” imbuhnya.

Pemanfaatan Aset Negara

Kepala Negara juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur antara lain izin konsesi hutan dan tambang untuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden telah memerintahkan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut konsesi tersebut jika pemanfaatannya tidak baik.

“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah cabut saja konsesinya. Berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif. Jadikan itu sebagai aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” jelasnya.

Demikian halnya dengan aset lain seperti gedung-gedung yang menganggur, tidak terpakai dan tidak pula ada penyewaan. Juga peralatan-peralatan operasional yang justru malah menumpuk di gudang. Presiden meminta penghentian hal tersebut.

“Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” tandasnya. (BRN)