Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada beberapa permasalahan mendasar yang berhubungan dengan isu strategis Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur).

“Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur telah menyusun beberapa quick win untuk tiap-tiap isu strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana aksi yang holistik,” sebut Menteri Hadi dalam keterangan resminya, Kamis, 8 Desember 2022.

Menteri Hadi yang juga selaku Ketua TKPR Jabodetabek Punjur mengungkapkan tiga permasalahan mendasar kawasan Jabodetabek Punjur adalah yang pertama, tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih

Kedua, terdapat keterbatasan sumber pendanaan di tingkat pusat dan daerah. Kemudian terakhir, investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).

“Kita harapkan ke depan, terutama Pemda dapat mampu menyusun investasi dan intervensinya secara lebih selaras dalam kerangka satu-kesatuan regional Jabodetabek Punjur, baik secara vertikal dengan pemerintah pusat, maupun secara horizontal dengan Pemda lainnya di Jabodetabek Punjur,” ucap Menteri Hadi.

Solusi Strategis

Atas ketiga permasalahan fundamental tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan sedikitnya tiga solusi strategis yang harus dilakukan secara sinergi untuk menuntaskan permasalahan di Jabodetabek Punjur.

Menurutnya, dibutuhkan suatu rencana aksi untuk tiap-tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai wadah kolaborasi.

Beberapa quick-win TKPR Jabodetabek Punjur antara lain dalam penanganan sampah difokuskan di Kali Dadap, pengembangan platform Produkramah hasil produksi Bank Sampah, dan pengembangan tempat pembuangan akhir regional RDF.

Sementara itu, untuk kemacetan diajukan quick win berupa congestion impact fee. Selanjutnya, yang tak kalah penting, yaitu penanganan banjir dengan beberapa quick wins seperti pengembangan small dry dam series, protokol pengelolaan SDEW secara holistik, dan jaminan pelaksanaan zero delta Q policy.

Hal lainnya adalah pengembangan terintegrasi Muara Gembong untuk pembenahan daerah pesisir, mitigasi rekahan di Kawasan Puncak untuk memitigasi kawasan hulu, serta pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan penataan Kampung Lio, Depok

Solusi berikutnya yang diutarakan Menteri ATR/Kepala BPN adalah TKPR Jabodetabek Punjur membutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan.

“Kita tahu bahwa kita memiliki sumber pendanaan yang terbatas. Oleh sebabnya, kita memerlukan pembiayaan kreatif dan alternatif. Baik itu melalui skema PPP (Public- Private Partnership, red), pinjaman, hibah, maupun skema-skema pembiayaan lainnya,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Solusi lain yang disampaikan Hadi Tjahjanto, yaitu TKPR Jabodetabek Punjur membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. Karena menurutnya, tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas tersendiri.

“Namun demikian, khusus untuk isu-isu strategis, marilah kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama,” ajak Menteri ATR/Kepala BPN. (SAN)