Penyusunan Kebijakan Rusun Subsidi Libatkan Ekosistem Perumahan

Jakarta – Penyusunan kebijakan rusun subsidi melibatkan ekosistem perumahan agar aturan yang diterbitkan nantinya menjamin keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat serta daoat diimplementasikan di lapangan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pelibatan ekosistem perumahan sebagai strategi menghadirkan kebijakan dengan proses inklusif dan partisipatif.
Sebelum penandatanganan kebijakan, pemerintah secara aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga lembaga seperti Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP). “Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegas Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi, Selasa, 17 Maret 2026.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan sejumlah terobosan penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian vertikal bersubsidi. Salah satu poin utama adalah kepastian tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan suku bunga yang diupayakan sebesar 6 persen. Selain itu, sistem pembangunan rusun subsidi akan menggunakan skema inden yang telah mendapat dukungan dari perbankan, pengembang, serta lembaga terkait.
Tidak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menghadirkan inovasi dalam aspek desain dan kelayakan hunian. Luas unit rusun subsidi akan diperluas hingga maksimal 45 meter persegi, dari sebelumnya hanya berkisar 21 hingga 36 meter persegi. Dengan skema ini, unit rusun dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar, sehingga lebih layak bagi keluarga.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya mendengar langsung suara penghuni rusun, khususnya terkait biaya pengelolaan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik, dan air. “Kita tidak boleh hanya bicara dari atas. Kita harus turun, mendengar langsung kebutuhan warga agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menyampaikan beragam usulannya, mulai dari perbankan terkait skema lanjutan seperti rent to own dan pengembangan secondary market untuk rusun subsidi guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.
Sebagai target awal, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan realisasi akad untuk sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan.
Terobosan Kebijakan Rusun Subsidi
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan signifikan dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. “Perluasan luas rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan meningkatkan kelayakan hunian, mengingat standar minimal kebutuhan ruang adalah 7,2 meter persegi per kapita,” jelasnya.
Amalia menambahkan bahwa backlog perumahan di perkotaan saat ini tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
Perwakilan Persatuan Penghuni Rumah Susun, Erlan Kalo, menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Ia menyatakan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah membuat masyarakat merasa lebih dihargai. “Kami merasa dimanusiakan. Dari sisi harga dan kebijakan, warga sangat senang dengan arah kebijakan ini,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ekosistem penyediaan hunian vertikal dapat berjalan lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat perkotaan akan hunian yang layak dan terjangkau. (BRN)
Rekomendasi Untuk Anda
Investasi Properti Asia Pasifik Meroket 13 Persen
- Sabtu, 14 November 2026 15:14 WIB
Jakarta – Investasi properti di kawasan Asia Pasifik menembus angka USD167 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Dibandingkan periode yang sama, angka tersebut meroket 13%. Menurut laporan Colliers, kenaikan tersebut didorong oleh semakin kuatnya minat investor lintas negara serta meluasnya pilihan sektor investasi dan tidak lagi terbatas pada sektor properti konvensional. “Dalam kondisi suku bunga […]
Proyek TOD Stasiun Bekasi Ekstensi, Perkuat Konektivitas & Mobilitas Warga Bekasi
- Jumat, 4 September 2026 14:59 WIB
Jakarta – PT Summarecon Agung Tbk melakukan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Bekasi Ekstensi. Ini merupakan wujud kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan aksesibilitas yang lebih baik bagi warga Kota Bekasi. “Kami ingin ikut berperan dalam peningkatan layanan aksesibilitas bagi masyarakat, khususnya warga Bekasi dan sekitarnya untuk […]
Pemerintah Matangkan Rencana Bangun 2.200 Rumah Papua Pegunungan
- Kamis, 1 Oktober 2026 16:26 WIB
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan rencana pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas kepastian pelaksanaan program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. […]
Insentif PPN DTP Berlanjut, Penjualan Apartemen Melonjak?
- Kamis, 8 Oktober 2026 11:11 WIB
Jakarta – Pemerintah akan memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan hingga akhir 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar. Kebijakan tersebut ditengarai akan efektif mendongkrak penjualan apartemen. “Iya tentu (efektif) kalau kita lihat terutama untuk apartemen […]
LSD Ganggu Pasokan Rumah, Pengembang Usulkan Opsi Ini
- Rabu, 21 Oktober 2026 08:38 WIB
JAKARTA — Aturan Lahan Sawah Dilindungi atau LSD yang rigid masih menjadi salah satu tantangan berat bagi pengembang dalam mempercepat penyediaan (supply) perumahan di Indonesia. Dampaknya berpengaruh besar terhadap capaian realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026. Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) Raymond Ardan Arfandy mengungkapkan ketidakpastian prosedur penyelesaian LSD terbukti memperlambat […]
REI Kalsel Gelar ‘Diklat Manajemen Hebat, Penjualan Melesat’
- Selasa, 13 Oktober 2026 15:42 WIB
Jakarta – Sejumlah pengembang anggota REI Kalsel akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bertema; ‘The Next Level Developer; Manajemen Hebat, Penjualan Melesat’, di Banjarmasin, Rabu-Kamis, 14-15 Oktober 2026. “Pelatihan ini bakal menghadirkan sejumlah pemateri hebat seperti Muhammad Ridwan atau Mas Wawan, pakar di bidang manajemen pengembang properti. Ada pula Veronica, praktisi digital marketing sekaligus AI […]
Vietnam Siapkan 5 Triliun Dong untuk Bentuk Dana Perumahan Nasional
- Jumat, 13 November 2026 11:19 WIB
HANOI – Pemerintah Vietnam menyiapkan modal awal sebesar 5 triliun dong Vietnam atau sekitar Rp3,55 triliun untuk membentuk Dana Perumahan Nasional (National Housing Fund). Instrumen pembiayaan ini disiapkan untuk mendukung pembangunan rumah sosial (social housing) sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Menteri Keuangan Vietnam Ngo Van Tuan mengungkapkan, modal awal tersebut telah disiapkan […]
Stok Terbatas, Ekspatriat Sulit Cari Hunian
- Sabtu, 19 September 2026 16:20 WIB
Jakarta – Terbatasnya ketersediaan dan pergerakan nilai tukar rupiah yang mendorong biaya sewa melampaui anggaran yang telah dialokasikan menyebabkan ekspatriat semakin kesulitan mendapatkan properti yang mereka inginkan. Sejalan dengan kondisi tersebut, permintaan tetap tinggi, khususnya untuk rumah tapak, baik yang berada diluar maupun didalam kompleks perumahan. “Pada saat yang sama, pemilik properti, terutama pemilik aset […]
