Jakarta – Pemerintah masih mengandalkan Kawasan Ekonoi Khusus (KEK) dalam menarik investasi asing ke dalam negeri. Tahun ini ada beberapa KEK yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hal ini dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional. “Presiden akan ke lapangan Kamis mendatang, dan rencananya pada hari itu ada kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dengan Provinsi Fujian (Tiongkok) untuk mendorong investasi industri di KEK Batang. Rencananya mereka akan investasi sekitar Rp16 triliun,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, komitmen investasi tersebut dibahas saat Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Xi Jinping yang lalu. “Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Airlangga memaparkan perkembangan KEK Nongsa Digital Park di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang depannya akan diperluas karena terdapat rencana pendirian beberapa data center di sana. Kemudian, dijelaskan juga terkait dengan KEK Singhasari, di mana saat ini sudah berdiri King’s College London, disusul akan didirikan juga Queen Mary University of London dan Imperial College London.

Menko Airlangga menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial sudah relatif bagus, dan juga tingkat inflasi sampai Februari 2025 masih rendah dengan inflasi intinya masih positif di angka 2,48% (year on year/yoy). Pada Februari 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih konsisten di level optimis pada angka 126,4 dan Purchasing Managers’ Index (PMI) juga masih di level ekspansif pada angka 53,6, lalu didukung juga dengan pertumbuhan kredit di Januari 2025 sebesar 10,3%, dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,51%, serta Cadangan Devisa relatif masih tinggi di akhir Februari 2025.

“Kami juga bahas sektor-sektor yang masih tumbuh, mulai dari makanan-minuman maupun logam dasar yang relatif juga tinggi. Sektor tekstil pakaian jadi juga masih positif, kemudian juga terkait mesin perlengkapan. Kami juga laporkan terkait dengan neraca ekspor yang tumbuh positif dan secara neraca perdagangan juga surplus. Jadi dari berbagai kondisi tersebut kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik,” ungkap Menko Airlangga.

Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut Menko Airlangga, terdapat arahan dari Presiden Prabowo agar penyalurannya lebih didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Realisasi KUR per sektor periode Agustus 2015 – 31 Desember 2024 yakni telah disalurkan ke usaha produktif sektor pertanian sebesar 29,9%, usaha produktif sektor perikanan sebesar 1,7%, usaha sektor industri sebesar 7,6%. KUR juga telah disalurkan ke usaha perdagangan sebesar 46,4%. KUR Penempatan PMI juga telah disalurkan sebesar Rp2,3 triliun untuk 152.167 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang Indonesia.

“Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan. Tentunya nanti akan ada revisi mengenai Keppres mengenai KUR, dan nama komitenya akan membunyikan itu menjadi Komite kebijakan Pembiayaan Usaha Produktif. Dengan adanya perubahan struktur kabinet, maka akan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di dalam komite tersebut,” papar Airlangga.

KEK & Perjanjian Internasional

Perkembangan proses negosiasi perjanjian internasional juga dibahas Menko Airlangga dengan Presiden Prabowo. “Dengan OECD, kita sudah mengirim sebagian initial memorandum yang masih berproses, dan nanti akan ada meeting di Juni 2025 yang tentu akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian kita juga membahas terkait dengan rencana kerja sama IEU-CEPA yang tinggal dua isu tadi saya laporkan yakni terkait dengan bea ekspor dan perizinan impor,” kata Menko Airlangga.

Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto bahas KEK (Foto: Istimewa)

Selanjutnya, juga akan ada sidang komite bersama antara Indonesia dan Rusia pada 14-15 April 2025 untuk merumuskan hasil akhir dari perjanjian Eurasia Economic Union FTA yang merupakan kerja sama Indonesia dengan lima negara bekas Uni Soviet yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kirgistan.

“Saat ini, sudah 14 bab dari 15 bab pembahasan sudah selesai. Jadi Bapak Presiden akan berkunjung ke Rusia di Juni 2025, dan diharapkan pada kunjungan tersebut principle agreement-nya sudah bisa ditandatangani,” tutur Menko Airlangga.

Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara di kawasan Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dan Inggris.

“Dengan memproses aksesi (ke dalam) CP-TPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Nah, ini tentu akan membuka peluang pasar ekspor di mana terjadi penurunan tarif langsung pada saat kita masuk dalam CP-TPP, dan standar CP-TPP ini tidak menerapkan standar trade related aspect of intellectual property right. Jadi ini salah satu yang cukup baik dengan perjanjian CP-TPP,” pungkas Menko Airlangga. (BRN)