JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional Mass Rapid Transit (PSN-MRT) East-West atau Timur-Barat yang melintasi tiga provinsi dan menghubungkan Balaraja (Banten) hingga Cikarang (Jawa Barat).

“KPPIP tetap mendorong dan mendukung pembangunan PSN MRT East-West ini yang nantinya akan mendukung konektivitas antar wilayah,” kata Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto, dalam keterangan persnya, Senin (13/12/2021).

Proyek MRT East-West yang melintasi tiga provinsi sekaligus yakni Provinsi Banten-DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan salah satu PSN yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021. MRT ini akan menghubungkan Balaraja hingga Cikarang.

Hingga kini, trase MRT East-West masih dalam tahap finalisasi studi engineering services. Hasil studi penentuan trase MRT East-West tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun Kementerian ATR/BPN dalam menyusun rencana tata ruang terkait pembangunan PSN tersebut.

Bentuk Task Force

KPPIP yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut juga mengusulkan pembentukan task force yang melibatkan sejumlah instansi baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, kami mengusulkan dibentuk suatu tim atau task force yang melibatkan lintas instansi dari 3 provinsi dan kota/kabupaten yang dilalui MRT East-West,” kata Koordinator Project Management Office (PMO) KPPIP Sektor Transportasi dan Finance, Djoko Wibowo di dalam rapat koordinasi yang diadakan baru-baru ini.

Sementara itu, yang mewakili Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Listra Pramadwita Destriyana, menjelaskan Kementerian Perhubungan dapat segera mengajukan permohonan ke Kementerian ATR/BPN terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk PSN MRT East-West.

“Perlu dicek ke setiap pemda agar revisi Perda terkait RTRW apakah sudah mengakomodasi rencana pembangunan PSN ini atau belum. Karena ini melintasi tiga provinsi, rekomendasinya harus dari Menteri ATR/BPN,” ujar Listra.

Theresia Fajar Purbosari, PPK MRT East-West Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengatakan pihaknya segera melayangkan surat terkait permohonan KKPR rencana pembangunan PSN MRT East-West tersebut.

“Penetapan lokasi depo dan stasiun MRT East-West serta trase juga perlu segera dilakukan untuk mempercepat langkah kerja pemerintah daerah yang wilayahnya dilintasi jalur MRT tersebut,” ujar dia.

Pemprov DKI dan Pemprov Banten secara prinsip mendukung pula proyek MRT East-West. Dalam kajian JMCA, salah satu lokasi depo di wilayah DKI Jakarta adalah di daerah Rorotan yang merupakan lahan hijau.

Jogi Harjudanto dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mengatakan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) atau Transit Oriented Development (TOD) perlu dikaji dalam rencana pembangunan PSN MRT East-West. Dengan demikian, nantinya tersedia area-area komersial yang bisa dikelola operator MRT East-West sehingga bisa menjadi sumber pemasukan.

Perwakilan dari Dinas Perhubungan Banten, Tri, menegaskan Pemprov Banten sangat mendukung PSN MRT East-West yang akan bermanfaat untuk mengatasi kemacetan di wilayah Banten.

Sedangkan perwakilan dari Bappeda Jawa Barat, Sismadani, menjelaskan Pemprov Jawa Barat segera memasukkan rencana pembangunan PSN MRT East-West dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “Di dalam RPJMD sudah dimasukkan juga menjadi program prioritas dalam program pengembangan transportasi massal perkotaan,” ujar Sismadani.

Dikatakan, kepastian penetapan trase dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan revisi RTRW. (MRI)