Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan Kejaksaan RI untuk memantau sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Provinsi Kalimantan Timur.

“Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Kita mengupayakan semua pekerjaan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika,” tutur Inspektur Jenderal T. Iskandar, dalam keterangan resminya, Senin, 24 Oktober 2022.

Irjen Kementerian PUPR bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Amir Yanto melakukan peninjauan lapangan di lokasi pembangunan IKN, pekan lalu. Kedua belah pihak meninjau sejumlah lokasi yakni proyek Tol IKN Segmen Karangjoang – KKT. Karingau (3A), Bendungan Sepaku Semoi, Titik Nol dan rumah susun (rusun) bagi pekerja konstruksi.

Menurut Iskandar, keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait. Ia merespons positif maksud baik Jamintel atas komitmen terhadap proyek pembangunan strategis oleh Kementerian PUPR.

Koordinasi sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR. Upaya ini sekaligus bertujuan memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.

Jamintel Amir Yanto memberikan arahan singkat kepada para jajarannya untuk menjadi mitra Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

“Para Kepala Balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia,” kata Amir.

Amir Yanto menjelaskan, kegiatan ini merupakan komitmen sekaligus sinergi antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI dalam membangun infrastruktur negeri.

Pembangunan Infrastruktur Dasar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN secara bertahap dengan konsep Future Smart Forest City of Indonesia yang memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi KIPP  seluas 6.671 hektare.

“Saya ingin kita semua punya semangat yang kuat untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita ingin menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas yang memperhatikan lingkungan. Pembangunan IKN merupakan sejarah baru untuk mewujudkan peradaban baru. Saya ingin mengimplementasikan betul sejarah baru itu,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain infrastruktur jalan dan bendungan, Kementerian PUPR juga membangun sebanyak 22 tower rusun untuk hunian pekerja konstruksi. Menteri Basuki meminta seluruh pekerja mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan tinggal jadi satu di hunian pekerja ini agar mudah untuk berkoordinasi.

“Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama di situ. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinasi dengan rapi,” kata Menteri Basuki. (BRN)