JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyampaikan usulan kepada Komisi V DPR RI agar mengundang Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk memberikan gambaran jelas mengenai peta jalan (road map) Program 3 Juta Rumah. Hal itu penting agar pemahaman atas Program 3 Juta Rumah lebih komprehensif, jelas dan produktif sesuai yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

Rekomendasi ini disampaikan Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menanggapi peta jalan program 3 juta rumah yang disampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Komisi V DPR RI yang dinilai masih sangat kabur.

“Untuk mendapatkan penjelasan yang clear, kami dari REI mendorong agar Komisi V DPR RI mengundang langsung Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Tim Satgas Perumahan yang merumuskan program 3 juta rumah sejak awal. Dengan begitu, program ini lebih produktif dan berjalan dengan arah yang jelas. Tidak sein lampu kanan, tapi beloknya ke kiri,” tegas CEO Buana Kassiti Group itu pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan lima asosiasi pengembang perumahan, Selasa (20/5).

Menurut Joko, hampir 8 bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, REI intens berdialog dengan Satgas Perumahan guna mempersiapkan eksosistem perumahan dan merumuskan pembentukan Kementerian PKP.  Selama dialog tersebut, Satgas Perumahan telah mensosialisasikan bahwa Pemerintah Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP yang akan dibentuk nantinya akan fokus kepada tiga program utama. Ketiga program, tersebut yakni pembangunan rumah sosial, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan renovasi rumah.

Rumah sosial berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan yakni pemerintah akan memberikan rumah pada masyarakat tidak mampu dengan membayar cicilan, per bulan Rp600 ribu atau per tahun Rp7,2 juta yang di tahun 2025 dimulai dengan 2 juta unit, yakni 1 juta unit di pesisir dan 1 juta unit di pedesaan. Pemerintah akan mempersiapkan cicilan per tahun dengan anggaran sekitar Rp14,4 triliun

“Selain itu, pemerintah akan membangun perumahan vertikal rusunami (rumah susun sederhana milik) sebanyak 1 juta unit di perkotaan, dimana pemerintah menyediakan lahannya secara gratis dengan mengundang investor lokal maupun luar negeri,” jelas Joko.

Untuk rumah MBR, Satgas Perumahan merumuskan bahwa pemerintah akan berusaha menaikkan jumlah pembangunan rumah MBR dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit atau lebih. Pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan, selain menggunakan APBN juga melalui dana non-APBN diantaranya dengan menggunakan dana perbankan lewat subsidi bunga. Pemerintah juga akan berusaha mencari sumber likuiditas lain dari dalam dan luar negeri

Sedangkan untuk program renovasi dan perbaikan kawasan, Satgas Perumahan telah menyampaikan rencana bahwa pemerintah melalui kementerian yang dibentuk akan menggalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk meningkatkan jumlah renovasi rumah warga tidak mampu di pedesaan dan juga di perkotaan, serta perbaikan kawasan kumuh.

Sebagai asosiasi pengembang terbesar dan tertua di Indonesia, REI sejak awal dicanangkannya program 3 juta rumah sudah bertekad untuk ikut menyukseskan program penyediaan rumah bagi MBR tersebut. REI meyakini komitmen Presiden Prabowo Subianto dan peta jalan yang sudah dirumuskan Hashim Djojohadikusumo bersama tim Satgas Perumahan dapat diwujudkan sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Kami siap merealisasikan target 3 juta rumah, setidaknya, kami bisa membantu Presiden Prabowo Subianto untuk menyebutkan angka realisasi program 3 juta rumah yang pasti saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2025 mendatang,” kata Joko Suranto.

Respon DPR

Menjawab usulan Ketua Umum REI itu, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi V DPR RI menyatakan dukungan untuk mengundang Ketua Satgas Perumahan.

Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda dari Fraksi PKB menyatakan dukungannya agar program 3 juta rumah ini sukses. Seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, program 3 juta rumah juga sama pentingnya. Oleh karena itu, keberadaan pengembang perumahan harus diperkuat, bukan malah direcoki. Karena dalam masa transisi yang perlu dilakukan adalah konsolidasi, bukan justru lembaga dan ekosistem yang sudah berjalan ditinggalkan.

“Kami memastikan, jika ada masalah yang dialami pengembang silahkan lapor ke Komisi V. Selain itu, saya setuju agar kita mengundang Satgas Perumahan, karena kalau melihat peta jalan Kementerian PKP kemarin banyak tidak memasukkan apa yang sudah dipikirkan tim Satgas Perumahan. Lebih cepat (satgas) diundang lebih baik,” tegasnya.

Anggota Komisi V, Yanuar Arief Wibowo dari Fraksi PKS menegaskan dalam sisa waktu 7 bulan lagi berbagai kendala program 3 juta perlu dituntaskan. Kendala ini, ungkapnya, tidak bisa diselesaikan Komisi V sendirian, tetapi harus lintas komisi dan lintas kementerian/lembaga.

“Agar peta jalan Kementerian PKP tidak lagi kabur, kita dorong kembali ke jalan yang telah disusun sejak awal (oleh Satgas Perumahan). Yang tahu persis fitur-fitur mencapai 3 juta rumah kan satgas sebenarnya. Ketika komandan yang menjalankan program ini enggak tahu fiturnya, ya jadinya seperti saya bilang kemarin hanya omon omon,” ujarnya.

Anggota Komisi V Danang Wicaksana dari Fraksi Partai Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap usulan REI agar Komisi V DPR RI mengundang Satgas Perumahan.

Dia meyakini ada satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah tersebut dan jawaban itu pasti ada di tim yang menyusun konsep programnya sejak awal.

“Pandangan dari Satgas Perumahan perlu kita dengarkan, sehingga peta jalan 3 juta rumah ini semakin jelas dan tentunya membawa optimisme bagi bangsa kita,” pungkasnya. (MRI)