JAKARTA – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menilai Jakarta telah menjadi metropolitan dan primate city yang perkembangannya terlalu dominan dibandingkan kota-kota lain di sekitarnya. Untuk itu, asosiasi para perencana kota tersebut mendorong agar di kawasan aglomerasi atau kota penyangga Jakarta dikembangkan pula kawasan pusat bisnis kedua atau second central business district (CBD).

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IAP di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Kamis (20/8).

Menurutnya, pengembangan second CBD ini harus dilakukan agar kota-kota penyangga Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) tidak lagi terlalu tergantung kepada Jakarta, khususnya dalam hal lapangan pekerjaan. Selain itu, sebagai primate city Jakarta dinilai terlalu dominan dibanding kota lainnya dan jauh disparitasnya, sehingga menimbulkan ketimpangan.

“Sebagai contoh, ketimpangan anggaran antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Jakarta memiliki anggaran hingga Rp80 triliun, sedangkan Depok hanya sekitar Rp2 triliun – Rp3 triliun,” jelasnya.

Di sisi lain, kata Adriadi, apa yang terjadi di Jakarta berpengaruh besar terhadap kawasan di sekitarnya. Kondisi tersebut terjadi karena banyak masyarakat bekerja di Jakarta, tetapi tinggal di kota-kota sekitarnya.

“Saat ini Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang menampung beban Jakarta. Masyarakat bekerja di Jakarta, tinggal di Bodetabek,” ungkapnya.

Alhasil kondisi ini membuat perkembangan kota penyangga Jakarta semakin melebar secara sporadis atau urban sprawl. Sehingga diperlukan orientasi baru dalam pengembangan kawasan metropolitan. Dia mencontohkan, jika di Jakarta ada CBD-CBD, maka di setiap kota peyangga seharusnya juga ada CBD.

“Harusnya Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang itu menjadi second CBD. Dengan konsep ini, maka  masyarakat di Bodetabek tidak perlu pergi ke Jakarta setiap hari untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan lainnya,” kata Adriadi.

Disebutkan, fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, hingga layanan rekreasi perlu tersedia di kota-kota sekitar Jakarta tersebut. Selain tentunya setiap kabupaten/kota di Bodetabek juga mampu membuka lebih banyak lapangan pekerja bagi warganya.

Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto

Adriadi membandingkan konsep tersebut dengan kawasan Greater Tokyo di Jepang yang menjadikan Tokyo sebagai CBD utama, sedangkan kota di sekitarnya seperti Yokohama, Chiba, dan Kawasaki berkembang sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.

“Kalau kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di ring luar ini, maka itu akan membuat warga tidak bergantung lagi kepada Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Ketua IAP Jakarta Meyriana Kesuma mengatakan, hampir seluruh wilayah di sekitar Jakarta telah berkembang pesat, namun persoalan utama saat ini adalah pemerataan pembangunan dan integrasi kawasan.

Selain itu, tingginya harga tanah juga membuat masyarakat, termasuk generasi muda, semakin sulit memiliki rumah di kawasan sekitar Jakarta.

“Pemerataan tidak hanya menyangkut hunian, tetapi juga harus diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di masing-masing wilayah. Kalau Tangerang sudah mahal tapi dia  tidak punya tadi pekerjaan, itu juga agak sulit kan. Jadi tetap harus ada pemerataan,” jelasnya.

Transportasi Publik

Adriadi menyatakan, pengembangan transportasi publik hingga wilayah yang lebih jauh dapat menjadi salah satu peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus membuka pilihan hunian bagi pekerja Jakarta.

“Dengan memperbanyak dan memperpanjang rute transportasi umum ini bisa menjadi peluang. Pertama, mengurangi ketergantungan pada kendaraan. Kedua, bisa menjadi solusi untuk rumah tinggal juga bagi para pekerja Jakarta,” ujarnya.

Dia mengingatkan perlu adanya kesiapan tata kota di wilayah yang menjadi pusat kedua tersebut agar pengembangan transportasi tidak justru memicu pertumbuhan permukiman secara sporadis.

IAP menilai, Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang tengah digodok diharapkan  menjadi solusi dalam mengintegrasikan tata kelola dan pembiayaan kawasan metropolitan. “Harapannya memang itu bisa menjadi solusi terutama dari sisi budgeting di kawasan metropolitan ini,” kata Adriadi.

Menurutnya, kota penyangga Jakarta menghadapi tantangan besar karena harus menanggung beban pertumbuhan kawasan metropolitan, tetapi memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, harus dipikirkan integrasi dari sisi tata kelola dan pembiayaan.

ICAPPS 2026

Selain menggelar Rakornas, IAP juga menggelar International Conference of Asia-Pacific Planning Societies (ICAPPS). Forum internasional ini mempertemukan perencana kota dari lima negara, yakni Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam, untuk merumuskan arah pembangunan kota masa depan.

Adriadi Dimastanto menegaskan, kegiatan ini fokus pada konsep next generation cities. Menurutnya, perencanaan kota saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan pola hidup masyarakat yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan pergeseran karakter generasi. Sebuah kota, tegasnya, jangan direncanakan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang menjawab karakter semua lapisan masyarakat.

“Seperti bagaimana disrupsi teknologi telah mengubah mobilitas dan cara masyarakat berinteraksi dengan ruang perkotaan, sehingga perencanaan harus diproyeksikan untuk 20 hingga 30 tahun ke depan,” pungkasnya. (MRI)