Jakarta – Sejak diluncurkan tahun 2010 hingga 2025, sebanyak 1,88 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah memanfaatkan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 185,87 triliun. Pembiayaan perumahan sepanjang kurun waktu tersebut sebagai bukti bahwa negara hadir dalam mewujudkan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Tahun 2010 penyaluran dana FLPP mencapai 7.959 unit rumah senilai Rp242,65 miliar. Menyusul tahun 2011 sebanyak 109.592 unit rumah (Rp3,69 triliun), tahun 2012 sebanyak 64.785 unit rumah (Rp2,59 triliun). Sedangkan tahun 2013 sebanyak 102.711 unit rumah juga telah disalurkan senilai Rp5,36 triliun.

Enam tahun setelahnya berturut-turut terjadi penurunan dari tahun 2013, yaitu tahun 2014 sebanyak 76.057 unit (Rp4,66 triliun), tahun 2015 sebanyak 76.488 unit rumah (Rp6,05 triliun), tahun 2016 sebanyak 58.469 unit rumah (Rp5,63 triliun), tahun 2017 sebanyak 23.763 unit rumah (Rp2,71 triliun). Realisasi penyaluran dana FLPP mulai naik lagi tahun 2018 sebanyak 57.939 unit rumah (Rp5,89 triliun), dan tahun 2019 sebanyak 77.835 unit rumah (Rp7,55 triliun).

Peningkatan penyaluran anggaran FLPP terlihat di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2020 sebanyak 109.253 unit rumah (Rp11,23 triliun), tahun 2021 sebanyak 178.728 unit rumah senilai Rp19,58 triliun. Tahun 2022 telah tersalurkan dana FLPP sebanyak 226.000 unit rumah senilai Rp25,15 triliun. Diikuti tahun 2023 sebanyak 229.000 unit rumah (Rp26,32 triliun), tahun berikutnya sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,58 triliun dan tahun 2025 tersalurkan dana FLPP, tertinggi sepanjang Sejarah di level 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang terjalin dan dukungan yang luar biasa dari 40 bank penyalur dan 8.113 pengembang yang berada di bawah 22 asosiasi pengembang perumahan yang tersebar 13.249 lokasi di seluruh Indonesia. 1,87 juta lebih MBR bukan lah angka yang kecil. Kami berharap tahun ini, kinerja akan semakin ditingkatkan sehingga semakin banyak MBR yang bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan,” ujar Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugro, dalam keterangan persnya, Rabu, 14 Januari 2026.

Menilik pencapaian tahun 2025, penghasilan Rp3-5 juta mendominasi profil debitur hingga 147.269 orang dengan pilihan jangka waktu cicilan 10-15 tahun. Mayoritas penerima manfaat tertinggi bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63% yang mencapai 205.330 unit rumah. “Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah di tahun 2026. Keberhasilan realisasi 2025 turut didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema DP yang minim,”ungkap Heru.

Optimisme Target FLPP 2026

Sesuai Nota Keuangan Tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran KPR FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah. Saat ini DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) telah tersedia untuk dana FLPP sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp36,6 triliun. Rinciannya, anggaran DIPA sebesar Rp25, 1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,2 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun.

“Karena target hingga 350 ribu unit rumah ditetapkan pada awal tahun, maka tingkat pencapaiannya sangat besar. Para pelaku bisnis, baik 43 bank penyalur maupun seluruh pengembang jauh lebih siap dengan target yang ditetapkan. Semua target ini sudah kami tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh semua pihak,” papar Komisioner BP Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho (kiri) (Foto: Oki Baren)

Tahun ini BP Tapera optimis dapat mencapai target dengan berbagai strategi peningkatan penyaluran dana FLPP. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan penyaluran dana FLPP untuk non formal sebesar 15%. “Jika tahun 2025 dalam perjanjian dengan bank penyalur hanya mengalokasikan 10% untuk non formal, namun tahun ini meningkat menjadi 15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan semakin memperluas akses bagi ART, ojol, pedagang sayur dan profesi non formal lainnya dalam memiliki rumah layak huni,” ungkap Komisioner Heru.

Selain itu, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema program FLPP yang terdiri dari Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah. “Saat ini kami sedang menyiapkan aturan main dan peraturannya Badan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkas Heru. (BRN)