Jakarta – Realisasi KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) per Mei 2026 mencapai 60 ribu unit rumah dengan 18,4% merupakan pekerja sektor informal (non-fixed income). Sejak tahun 2024, seluruh bank pelaksana KPR FLPP diwajibkan menyalurkan 15% dari total kuota KPR FLPP bagi pekerja sektor informal.

“Kalau bank penyalur tidak mencapai target 15%, maka bank tersebut tidak diperbolehkan untuk menambah kuota FLPP di tahun berikutnya. Ini wujud kehadiran pemerintah dalam membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar bisa memiliki rumah,” ujar Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Alfian Arif, saat menjadi Pembicara pada Diskusi Media bertajuk ‘Inovasi Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal’, yang diselenggarakan Indonesia Housing Creative Forum (IHCF) dan Real Estate Editor Community (RE2C) di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Alfian, syarat minimal penyaluran KPR FLPP bagi pekerja informal secara signifikan menaikkan realisasi pembiayaan perumahan di sektor tersebut. BP Tapera mencatat, pembiayaan untuk pekerja sektor informal pada 2023 sebesar 13,1% dan naik menjadi 17% sepanjang tahun 2025. “Bahkan per Mei 2026, angkanya mencapai 18,4% dan itu kedua teratas setelah pekerja formal. Profesi debitur FLPP di BP Tapera ada empat, yakni pekerja formal, pekerja informal, ASN, serta TNI dan Polri,” tutur Alfian.

Alfian menyatakan, dari 43 bank penyalur, sekitar 92% sudah menyalurkan KPR FLPP untuk pekerja informal di atas 14%. Artinya, kebijakan tersebut cukup signifikan meningkatkan kesempatan bagi kelompok pekerja informal untuk memiliki rumah. Untuk itu, BP Tapera di tahun 2027 menargetkan peningkatan target penyaluran KPR FLPP menjadi 25% untuk masing-masing bank penyalur.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong backlog rumah di sektor informal dapat berkurang signifikan pada tahun depan, sekaligus memacu bank penyalur untuk memberi perhatian yang sama kepada pasar hunian bagi pekerja informal.

Selain itu, BP Tapera mendorong seluruh asosiasi pengembang untuk mengakomodasi pemberian DP 0% bagi pengemudi mitra ojek online melalui substitusi biaya pemasaran, sehingga ketentuan DP minimal 1% tetap dipenuhi oleh pengembang kepada bank penyalur.

“Apa yang telah dilakukan BP Tapera ini membuktikan adanya kepastian bagi masyarakat pekerja informal agar tidak ragu-ragu lagi untuk membeli rumah. Bank penyalur pasti akan memproses (pengajuan KPR FLPP) mereka,” tegas Alfian.

BSN Dukung Pekerja Informal

Indonesia menjadi negara dengan jumlah pekerja sektor informal terbesar di Asia Tenggara. Persentasenya mencapai sekitar 60% dari total tenaga kerja Indonesia atau sekitar 86 juta orang. Data ini menuntut adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah dengan menyiapkan regulasi dan skema pembiayaan agar segmentasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah.

Putri Alfarista Lufianingrum, Mortgage Financing Division Head Bank Syariah Nasional (BSN) mengatakan bank tersebut selama 20 tahun beroperasi telah menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 450.000 nasabah melalui pembiayaan konsumer maupun pembiayaan komersial.

Sekitar 98% portofolio pembiayaan BSN adalah di sektor perumahan, dimana 63% portofolio adalah KPR subsidi dengan komposisi 89% pekerja formal (fixed income) dan 11% non-fixed income.

“Dari total KPR subsidi yang sudah disalurkan BSN, sebanyak 155.244 unit atau 11% merupakan pekerja informal terutama wiraswasta dengan kualitas pembiayaan masih terjaga baik,” jelas Putri Alfarista.

Banyak akad yang dapat diperoleh pekerja informal di bank syariah. Salah satu yang umum adalah KPR Syariah Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang memungkinkan bank untuk menerapkan besaran cicilan yang sesuai kemampuan nasabah. Seperti petani yang penghasilanya tidak tetap, dengan akad MMQ cicilannya ditentukan lebih fleksibel.

Saat ini Bank BSN memiliki tiga jenis skema pembiayaan perumahan untuk segmen non-fixed income. Pertama, skema KPR Step-Up Installment yang memberi angsuran ringan di awal periode dan meningkat bertahap sejalan dengan proyeksi peningkatan pendapat nasabah. Kedua, skema Pembiayaan Berbasis Komunitas. Ketiga, skema Saving Plan KPR.

Dia menjelaskan, Saving Plan KPR cocok untuk nasabah “underserve” atau yang belum memenuhi persyaratan bank pada saat pengajuan pembiayaan awal seperti memiliki riwayat pembiayaan yang tidak lancar namun memiliki kesungguhan dan kapasitas repayment.

“Jadi nasabah menabung selama 6 bulan berturut-turut. Jumlah tabungan minimum sebesar 120% dari estimasi angsuran KPR per bulan,” rinci Putri Alfarista. (BRN)