SERPONG – Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia atau DPD REI Banten memprioritaskan program kerjanya di tahun 2026 untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kaderisasi menuju organisasi yang modern. Hal itu dibuktikan melalui pembentukan The Youth Club dan Banten Real Estat Institute.

Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali menyebutkan pengembangan sumber daya manusia berkualitas merupakan program kerja utama yang konsisten mereka lakukan secara terus-menerus. Selain program kaderisasi anggota sebagai persiapan alih kepemimpinan, serta terus mempererat sinergi dengan seluruh mitra kerja strategis.

“Mengapa fokus disitu? Karena kami melihat bahwa peningkatan kualitas SDM baik secara mindset maupun keilmuan ternyata berpengaruh sekali terhadap realisasi pembangunan rumah, Dari yang biasanya hanya mampu membangun 50 unit, sekarang meningkat menjadi 200 unit per tahun. Itu fakta kalau pendidikan dan bimbingan membawa dampak,” jelas Roni disela-sela acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Banten tahun 2026 di Serpong, Kamis (12/2).

Tahun ini, DPD REI Banten menargetkan pembangunan 12.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Target tersebut meningkat tajam dari realisasi REI Banten pada tahun 2025 sebanyak 8.307 unit (tertinggi dari asosiasi pengembang lain di Banten). Target sebesar itu, tegas Roni, tidak hanya butuh kerja keras tetapi juga skill set dan mindset yang mumpuni.

“Untuk itu, dengan adanya Banten Real Estat Institute, kami berharap kualitas dan kuantitas rumah yang dibangun anggota bisa semakin meningkat, ditambah lagi dengan pendidikan dan pelatihan dari DPP REI. Itu semua menjadi semangat kami dalam meng-upgrade kemampuan anggota,” ujarnya.

Di sisi lain, dari total 260 perusahaan properti anggota REI Banten, saat ini separuhnya dikelola oleh generasi muda milenial dengan pola pikir dan cara kerja mereka sendiri. Untuk menyatukan ide-ide milenial ini, maka dibentuk The Youth Club sebagai wadah dan lingkaran (circle) bisnis bagi pengembang-pengembang muda di REI Banten.

“Anak-anak muda ini memiliki mindset berbeda, tetapi harus tetap dibimbing dengan berbagi pengalaman. Saya kira ini kekuatan besar bagi organisasi di masa mendatang. Kaderisasi penting sebagai komitmen atas kesinambungan dan keberlangsungan organisasi. Jangan sampai terjadi krisis kepemimpinan, karena itu berbahaya sekali untuk sebuah organisasi,” ungkapnya.

Roni menegaskan, Rakerda REI Banten tahun ini menjadi momentum penting baginya untuk menyiapkan pemimpin mendatang sebagai perwujudan sebuah organisasi modern. Menurutnya, kaderisasi diperkuat dengan memberikan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi termasuk rakerda kepada para kader terbaik yang dianggap mumpuni.

Pengembang Berintegrasi

Rakerda REI Banten tahun 2026 mengusung tema “Meningkatkan Kualitas SDM Anggota REI Banten untuk Menjadi Pengembang yang Tangguh & Berintegritas”

Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Ardan Arfandy menilai tema yang dipilih sangat tepat dan bagus sekali. Tema tersebut menjadi komitmen untuk bagaimana REI Banten membentuk pengembang- pengembang yang bertanggung-jawab dan berintegrasi.

“Temanya tepat sekali, karena rakerda ini bukan hanya ajang silaturahmi dan kongkow-kongkow saja, tetapi saya berharap setiap agenda organisasi menjadi momentum bertukar pikiran untuk meningkatkan kualitas bagi organisasi, perusahaan dan produk yang kita hasilkan,” tegasnya.

Selain itu, kata Raymond, sebagai mitra utama pemerintah, REI Banten juga harus dapat memberikan saran dan masukan berarti bagi seluruh mitra kerja termasuk kementerian terkait bisnis properti. Melalui sidang-sidang komisi di Rakerda REI Banten tahun 2026, dia berharap muncul pemikiran-pemikiran yang bisa mendorong percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jadi sekali lagi, ada tugas bagi kita untuk membantu pemerintah. Contoh jika dulu pengembang di bulan oktober sudah mengeluh kuota FLPP habis, maka atas masukan kita bersama akhirnya kuota ditambah menjadi 350.000 unit. Tetapi penambahan itu harus disikapi bersama agar realisasinya lebih optimal,” harapnya.

Selain masalah kuota yang mencukupi, Raymond juga mendorong peserta rakerda tersebut untuk menghasilkan pemikiran brilian untuk mendorong pasar atau permintaan (demand) rumah subsidi. Misalnya melalui pembentukan lembaga off taker (pembeli siaga/buyer), sehingga pengembang yang sudah selesai membangun rumah tidak dibiarkan mencari-cari pasarnya sendiri.

“Kalau ada off taker, maka lembaga itu yang bakal mendorong pasar dan menyiapkan pembelinya. Dengan begitu, tidak hanya pengembang, tetapi perbankan juga mendapat kepastian. Hal itu butuh regulasi pemerintah, dan pemerintah butuh masukan dari pelaku usaha,” jelas Raymond.

Sementara menyinggung aturan moratorium pemanfaatan lahan sawah untuk pembangunan termasuk perumahan, dia menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah sesuatu yang penting karena menyangkut kehidupan rakyat. Tetapi pemerintah diharapkan tidak lupa adanya kekurangan (backlog) rumah yang menyebabkan sebanyak 10 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah. Padahal rumah juga menyangkut kebutuhan hidup rakyat, mengingat selain tempat berlindung rumah juga tempat pendidikan awal bagi anak-anak penerus bangsa.

“Kalau satu keluarga butuh lahan kurang lebih lahan 72 meter persegi untuk tapak rumahnya, atau 150 meter persegi dengan fasos-fasum-nya, maka dibutuhkan lahan sekitar 1,5 juta meter persegi untuk perumahan agar dapat menuntaskan backlog. Jadi ini jangan dilupakan pemerintah,” tegas Raymond. (MRI)