Perumahan bersubsidi (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Kuota kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 157.500 unit tahun 2021 diperkirakan habis pada Agustus 2021. Hal ini mengacu rerata penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak kurang dari 20 ribu unit per bulan.
Asumsi bakal kuota KPR FLPP bakal segera habis paling lambat Agustus 2021 dengan perhitungan matematika sederhana saja. “Saat ini rata-rata persetujuan akad KPR FLPP mencapai 20 ribu unit per bulan. Itu artinya, dalam bulan Juli atau Agustus mendatang, kuota KPR FLPP akan memasuki masa kritis,” ucap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Endang Kawidjaja, saat dihubungi industriproperti.com, Kamis, 20 Mei 2021.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam laman resmi mencatat, penyaluran KPR FLPP per tanggal 20 Mei 2021 baru mencapai 61.390 unit atau ekuivalen Rp 6,68 triliun. Sedangkan total kuota KPR FLPP untuk tahun 2021 sebesar 157.500 unit senilai Rp 19,1 triliun. Rincian dana FLPP tahun 2021 yakni Rp 16,62 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp 2,5 triliun dari pengembalian pokok.
Endang meyakini bahwa data riil realisasi akad KPR FLPP lebih besar ketimbang data yang dipublikasi via laman resmi PPDPP. Hal ini seiring adanya kebijakan dari masing-masing perbankan yang terlebih dahulu menalangi dana KPR FLPP sebelum menagihkannya ke PPDPP.
“Banyak bank yang belum melakukan reimbursement. Hal ini merupakan bagian dari servis Bank Penyalur KPR FLPP untuk mitra pengembang. Jumlah yang belum masuk secara host to host ke sistem PPDPP cukup signifikan sehingga kuota FLPP yang masih tersisa akan semakin menipis,” tegasnya.
Optimalisasi BP2BT
Sesuai catatan, bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari empat program yakni FLPP, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit dan BP2BT sebesar 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun. Berikutnya, SBUM untuk 157.500 unit senilai Rp 630 miliar serta Tapera untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun.
“Kuota KPR FLPP akan segera habis. Kementerian PUPR secepatnya harus mulai menyalurkan BP2BT agar nanti pada saat FLPP betul-betul habis, program bantuan dari World Bank ini sudah bisa full speed,” tegas Endang.
Endang menyebut, FLPP masih menjadi skema pembiayaan perumahan bersubsidi yang terbaik. Namun, apabila produk pembiayaan KPR bersubsidi ini habis, perlu ada alternatif pembiayaan agar program penyediaan perumahan bersubsidi tidak macet.
“Kementerian PUPR agar secepatnya segera menyalurkan BP2BT untuk menambah penyaluran FLPP yang sudah lebih dulu ada. Masih ada lagi, dana FLPP yang bersumber dari pengembalian modal sehingga bisa memperbesar volume kuota KPR bersubsidi tahun ini,” pungkasnya. (BRN)
