Jakarta – Area Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diusulkan sebagai kawasan hunian dengan model hunian terpadu berbasis konektivitas (Transit Oriented Development/TOD) pertama di Indonesia. Adapun pembiayaan infrastruktur hunian bisa memanfaatkan pola Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Di sekitar stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus terdapat lahan milik pemerintah yang cukup luas dan siap dikembangkan oleh Perumnas. Selain itu, ada beberapa titik lahan milik pelaku usaha swasta yang dapat dikembangkan menjadi hunian TOD,” papar Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, dalam siaran persnya, Senin, 11 Desember 2023.

Menurut Zulfi, skema KPBU hunian penting karena adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perlu adanya pendanaan kreatif sebagai solusi pembiayaan non APBN. “KPBU hunian ini sekaligus cara pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Jika terlaksana, maka stasiun Lebak bulus akan menjadi model hunian pertama di Indonesia berbasis TOD, hasil kerja sama pemerintah dan badan usaha,” beber Zulfi.

Stasiun Lebak Bulus adalah stasiun pertama di koridor MRT selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

Pengembangan infrastruktur di kawasan TOD Lebak Bulus meliputi integrasi dengan BRT dan MRT serta JakLingko yang memadu dalam konsep MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek). Pengembangan di kawasan ini juga mencakup pembangunan transit plaza dan Poins Square, rumah susun aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pasar Jumat serta berbagai bangunan baru yang sudah dan akan hadir di sekitar kawasan tersebut.

Tantangan Urbanisasi

Direktur Rumah Umum dan Komersil Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, pemerintah secara serius menjawab tantangan urbanisasi di Ibu Kota DKI Jakarta. Salah satunya dengan pengembangan TOD untuk mengatasi masalah urbanisasi di perkotaan. “Tugas pemerintah sebagai regulator mendorong daya beli masyarakat yang belum punya rumah untuk memiliki apartemen yang aman, nyaman dan terjangkau. Jika menginginkan rumah tapak dengan harga terjangkau di tengah kota sudah tidak mungkin karena komponen harga tanah mahal,” papar Fitrah pada Working Session bertema; Hambatan dan Tantangan serta Prospek Penyelenggaraan Kawasan Hunian Terpadu Berbasis Konektivitas dan Aksesibilitas (TOD) di Kawasan Jabodetabekpunjur yang digagas The HUD Institute.

Fitrah menjelaskan, penguatan kebijakan pada sisi suplai harus melibatkan koordinasi lintas kementerian/embaga, pemerintah daerah, perbankan dan asosiasi pelaku pembangunan. Sedangkan pelaku pembangunan berperan besar dalam memenuhi kebutuhkan peningkatan kebutuhan perumahan yang akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.