Jakarta – Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan 14.419 unit rumah bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk pegawai negeri di lingkungan Polri.

Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan perumahan bagi PNS Polri adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik. “Kami ingin memastikan pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Diharapkan melalui program ini dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya,” ujar Menteri Ara, saat peletakan batu pertama pembangunan perumahan subsidi bagi pegawai negeri Polri, di Karawang, Selasa, 4 Maret 2025.

Proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. “Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah,” ujar Menteri Ara.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Progres pembangunan rumah, yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan data dari BP Tapera, per Oktober 2024–3 Maret 2025 mencapai 118 ribu unit.

Menteri PKP Apresiasi Percepatan Perizinan

Menteri Ara menekankan pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman. “Saya sangat menekankan bahwa pengembang harus bertanggung jawab. Jika pengembang bertanggung jawab, maka penghuni pasti bahagia. Ini sangat menentukan kualitas perumahan yang kita bangun,” tegasnya.

Ara menyoroti bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Sektor properti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Jawa Barat maupun secara nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo groundbreaking rumah subsidi PNS Polri (Foto: Istimewa)

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi percepatan perizinan dalam sektor perumahan, termasuk proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat di beberapa daerah seperti Pontianak dan Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. “Pelayanan publik di Indonesia sangat progresif. Saya pikir ini fenomena baru dalam pelayanan publik,” ujar Menteri Ara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pihaknya terus merevitalisasi program perumahan bersubsidi bagi 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pemerataan, Polri juga tengah mengkoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

“Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri,” pungkasnya. (BRN)