Jakarta – Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 24 Juni 2025 mencapai 114.799 unit rumah ekuivalen Rp14,22 triliun. Capaian itu telah melampaui 50 persen dari total target tahun 2025.

“Saat ini sedang dipersiapkan tambahan kuota penyaluran FLPP bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tutur Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Sid Herdi Kusuma, pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi ke-2 Tahun 2025 di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa rumah FLPP layak huni, telah siap huni pada saat akad FLPP, dan benar-benar dihuni dan bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Komite Tapera, Eko D Heripurwanto, menilai kegiatan Rakor ini sebagai sarana yang baik untuk mengukur progres dan peningkatkan kualitas program FLPP. “Ini adalah iklim yang baik, di mana pengembang berkompetisi memberikan layanan yang baik secara terukur,” ujarnya.

Ia mendorong pelibatan Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan regulasi perizinan daerah, serta menekankan pentingnya untuk meningkatkan atau menjaga kualitas rumah subsidi agar layak huni dan pengembangan konsep green building.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan aspek keterhunian rumah FLPP, memastikan akad FLPP dilakukan pada saat rumah siap huni, dan semua hasil monev ditindaklanjuti dengan baik oleh bank penyalur pembiayaan Tapera dan FLPP.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al – Ammari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari siklus pemantauan dan evaluasi tahunan yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. “Rakor ini rutin diselenggarakan untuk mengkoordinasikan progres pemantauan dan evaluasi di tengah Tahun 2025 guna mewujudkan peningkatan kualitas monev secara berkesinambungan sesuai prinsip Continuous Improvement” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga membahas penguatan sinergi lintas sektor untuk menyelaraskan perencanaan perumahan MBR dengan ketersediaan infrastruktur dasar seperti lahan, listrik, air bersih, sanitasi, dan layanan perizinan terpadu. Program perumahan perlu didukung dengan perencanaan yang baik di tingkat pusat dan daerah. Salah satu topik utama dalam rapat koordinasi ini yaitu koordinasi mengenai progres pemantauan keterhunian rumah FLPP dan pemantauan kondisi rumah pasca-akad FLPP Periode I (April–Juni) Tahun 2025.

Nauval juga menekankan pentingnya melakukan edukasi secara masif untuk pelaporan penghunian rumah secara mandiri oleh MBR melalui sistem akuHUNI yang kini sedang dikembangkan dengan inovasi fitur MBR Rating. “Jika masyarakat teredukasi dengan baik, insyaAllah tingkat keterhunian rumah FLPP akan terus meningkat menjadi lebih baik,” tambahnya. Ia mengimbau masyarakat yang menghuni rumah FLPP untuk melaporkan penghunian rumah FLPP secara mandiri dan online melalui sistem akuHUNI sebanyak dua kali dalam setahun melalui laman ini.

BP Tapera menggelar rapat koordinasi penyaluran FLPP (Foto: BP Tapera)Dalam kesempatan yang sama BP Tapera juga menghimbau bank penyalur dan asosiasi pengembang untuk lebih aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar tingkat keterhunian rumah FLPP terus meningkat menjadi lebih baik.

Nauval menyampaikan bahwa kolaborasi pemantauan rumah MBR telah diselenggarakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dan akan dilanjutkan ke 8 provinsi lainnya yang terpilih.

Kinerja Penyaluran FLPP Tahun 2025

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun pada tahun 2025 dengan target penyaluran sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi. Hal ini menambah realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun. Selain itu, Pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah.