Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Kebijakan Kredit Diperketat, Penyaluran KPR Melambat

Kebijakan Kredit Diperketat, Penyaluran KPR Melambat

  • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mengalami perlambatan pada triwulan I 2025. Pada periode yang sama, penyaluran kredit perbankan keseluruhan menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan Survei Perbankan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru triwulan II 2025 sebesar 85,22%, lebih tinggi dari 55,07% pada triwulan I 2025.

“Kredit Konsumsi yang termoderasi disebabkan dari perlambatan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan SBT 53,26%,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Juli 2025.

Perlambatan juga terjadi pada Kredit Multiguna dengan SBT 26,40%. Sementara itu, permintaan Kartu Kredit (SBT 69,80%), Kredit Tanpa Agunan (SBT 46,13%), dan Kredit Kendaraan Bermotor (SBT 10,96%) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kebijakan standar penyaluran kredit pada triwulan II 2025 diindikasikan lebih berhati-hati dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) triwulan II 2025 yang bernilai positif sebesar 0,08.

Berdasarkan jenis kredit, standar penyaluran kredit yang lebih ketat tersebut didorong oleh jenis Kredit UMKM, Kredit Modal Kerja, dan KPR/KPA. Beberapa aspek kebijakan penyaluran kredit yang terindikasi lebih berhati-hati, antara lain pada aspek plafon kredit, premi kredit berisiko, agunan, dan persyaratan administrasi.

Adapun pada triwulan III 2025, kebijakan standar penyaluran kredit diprakirakan relatif sama dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) triwulan III 2025 yang positif sebesar 0,02.

Kebijakan standar penyaluran kredit yang lebih selektif terjadi pada jenis Kredit Modal Kerja, Kredit UMKM, dan Kredit Investasi, sementara standar penyaluran Kredit Konsumsi dan KPR/KPA relatif lebih longgar. Kebijakan penyaluran yang lebih ketat antara lain terjadi pada aspek premi kredit berisiko, suku bunga, dan jangka waktu kredit, sementara kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar terdapat pada aspek plafon kredit.

KPR Masih Jadi Prioritas

Secara triwulanan (qtq), penyaluran kredit baru pada triwulan III 2025 diprakirakan tetap tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru triwulan III 2025 sebesar 81,71%, meskipun lebih rendah dibandingkan SBT 85,22% pada triwulan sebelumnya. Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan III 2025 sama dengan periode sebelumnya, yaitu Kredit Modal Kerja, diikuti oleh Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi.

Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diprakirakan masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh Kredit Multiguna dan Kredit Tanpa Agunan. Berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan III 2025 diprakirakan terbesar pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Perantara Keuangan.

Meskipun KPR melambat, peningkatan kredit baru terindikasi bersumber dari Kredit Modal Kerja (SBT 88,34%) dan Kredit Investasi (SBT 77,54%). Sementara itu, Kredit Konsumsi (SBT 57,76%) terindikasi sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 dengan SBT 59,25%. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Investasi/Kepala BKPM PBG

    Menteri Investasi/Kepala BKPM: PBG Bukan Syarat Perizinan

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, beleid terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan merupakan syarat dalam pembangunan properti. “PBG itu bukan lagi merupakan bagian izin. Jadi, tanpa PBG itu sebenarnya prosesnya jalan karena bukan lagi bagian izin mutlak untuk sebagai prasyarat dalam membangun usahanya,” jelas […]

  • Kemenperin Pacu Pertumbuhan Kawasan Industri

    Kemenperin Pacu Pertumbuhan Kawasan Industri

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mengawal pertumbuhan kawasan industri di Indonesia sebagai daya tarik investasi. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan kawasan industri di Indonesia mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun luas lahan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Dialog Nasional dengan tema; “Strategi Meningkatkan Daya […]

  • Jokowi Lapor Proyek IKN ke Wakil Rakyat

    Jokowi Lapor Proyek IKN ke Wakil Rakyat

    • calendar_month Rabu, 17 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Proyek pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu agenda besar nasional yang dilaporkan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. Presiden Joko Widodo menjelaskan, APBN akan mendukung pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Namun, sebanyak […]

  • Brantas Abipraya Kebut Proyek Jalintim

    Brantas Abipraya Kebut Proyek Jalintim

    • calendar_month Rabu, 1 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – PT Brantas Abipraya (Persero) terus kebut pengerjaan proyek Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 982,4 miliar ini merupakan sinergi bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. “Pekerjaan Jalintim ini adalah proyek KPBU pertama di Kementerian PUPR (Pekerjaan […]

  • reforma agraria

    Menteri ATR/BPN: Konflik Agraria Tak Ada Lagi di 2029

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, tahun 2029 tidak ada lagi konflik agraria seiring dengan rampungnya peta tunggal melalui Integrated Land Administration Special Planning Project (ILASPP). Dirinya membuka peluang percepatan penyelesaian apabila pembiayaan dapat dialihkan ke fiskal nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan catatan […]

  • Banyak yang Belum Tahu! Ruko HGB Bisa Jadi Hak Milik, Ini Caranya

    Banyak yang Belum Tahu! Ruko HGB Bisa Jadi Hak Milik, Ini Caranya

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Status hak atas tanah kerap menjadi aspek penting yang menentukan nilai dan kepastian hukum sebuah properti, termasuk rumah toko (ruko). Dalam praktiknya, sebagian besar pemilik ruko masih memegang status Hak Guna Bangunan (HGB). Berbeda dengan Hak Milik yang bersifat lebih kuat dan permanen, Status HGB memiliki jangka waktu tertentu. Sejatinya, status kepemilikan ruko […]

Translate »
expand_less