Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Prioritas Kementerian ATR/BPN

Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Prioritas Kementerian ATR/BPN

  • calendar_month Minggu, 14 Agt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan komitmennya dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Penyelesaian masalah tersebut merupakan salah satu tugas prioritas Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang menangani administrasi pertanahan. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, saya harus membantu Bapak Presiden, akan saya laksanakan semuanya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Jumat, 13 Agustus 2022.

Hadi Tjahjanto mengapresiasi Yayasan Pengawal Etika Nusantara (Yapena) dan mendorong untuk terus mengawal permasalahan yang rakyat hadapi, terutama terkait pertanahan.

“Saya setuju untuk terus melaksanakan sosialisasi, melaksanakan seminar-seminar, dan terus terima permasalahan rakyat. Kalau perlu, dalam seminar itu langsung diklasifikasi, sehingga saya bisa fokus menangani laporan itu,” tutur Hadi Tjahjanto.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut berlaku beberapa proses, khususnya melalui sosialisasi dan edukasi. Ia pun mengimbau masyarakat yang bersengketa tanah untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan.

Sosialisasi

“Kita melakukan sosialisasi, edukasi, kemudian setelah itu kita membuka peluang konsultasi, baik yang langsung ke Kementerian ATR/BPN maupun pemerintah daerah. Kemudian juga advokasi,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yapena, Ahmed Kurnia Soeriawidjaja memastikan bahwa seminar yang telah berlangsung sebelumnya ada tindak lanjutnya.

“Seminar ini ada konsultasinya, ada kisi-kisi solusi bagi mereka yang terkena persoalan pertanahan. Jadi bukan sekadar wacana, tapi ditindaklanjuti oleh tim. Kalau bisa memberikan ada kepastian. Kita membela yang benar,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menerima audiensi Yayasan Pengawal Etika Nusantara (Yapena) di Ruang Rapat Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Hadi Tjahjanto mendengarkan cerita satu per satu masyarakat yang mengalami masalah sengketa pertanahan dari berbagai daerah yang dijembatani oleh Yapena.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto beserta jajaran; para Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, T. Hari Prihatono; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • fit-out perkantoran

    Ini Tiga Tren Fit Out Perkantoran di 2022

    • calendar_month Kamis, 5 Mei 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Dalam dua tahun terakhir, praktik kerja mengalami fleksibilitas akibat masalah kesehatan global. Kondisi ini menjadikan fit-out perkantoran di seluruh dunia menalami perubahan. Setidaknya ada tiga tren fit-out perkantoran yang mengadopsi perubahan pola kerja saat ini. “Kami telah melihat perubahan dalam cara perusahaan merencanakan kebutuhan ruang mereka, yang pada akhirnya berpengaruh pada pengambilan keputusan […]

  • Smart City

    Kembangkan Smart City, Sinar Mas Land Gandeng Perusahaan UEA

    • calendar_month Minggu, 7 Nov 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sinar Mas Land dan Group 42 menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk berkolaborasi dalam mentransformasi Kota Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi smart city di Indonesia. Penandatanganan dilakukan di Dubai pada Senin (1/11/2021) oleh Michael Widjaja selaku Group CEO Sinar Mas Land dan Peng Xia selaku Group CEO G42, sebuah perusahaan Artificial Intelligence (AI) dan […]

  • Beroperasi Awal 2024, Living World Grand Wisata Gelar Prosesi Topping Off

    Beroperasi Awal 2024, Living World Grand Wisata Gelar Prosesi Topping Off

    • calendar_month Jumat, 12 Mei 2023
    • 0Komentar

    BEKASI- PT Sahabat Duta Wisata, perusahaan joint venture antara Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land menggelar prosesi penutupan atap (topping off) Mall Living World di Grand Wisata Bekasi, Jumat (12/5). Berdiri diatas lahan seluas sekitar 4 hektar dengan luas bangunan mall, hotel dan area parkir mencapai 155.000 m2, proyek shopping center ini menghabiskan biaya […]

  • Tingkatkan Silaturahmi, REI Komisariat Bekasi Gelar Turnamen Golf

    Tingkatkan Silaturahmi, REI Komisariat Bekasi Gelar Turnamen Golf

    • calendar_month Jumat, 6 Okt 2023
    • 0Komentar

    CIKARANG – Untuk meningkatkan silaturahmi antar anggota Realestat Indonesia (REI) Bekasi, Komisariat REI Bekasi kembali menggelar “REI Komisariat Bekasi Golf Tournament” yang dihelat di Jababeka Golf & Country Club, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, Rabu (4/10). Golf Tournament REI Bekasi ini merupakan yang kedua kali digelar, setelah turnamen yang pertama diadakan pada Maret 2023 lalu. Ketua […]

  • Setyono Djuandi Darmono

    S.D. Darmono: Kuncinya Policy Certainty, Continuity dan Government Intervention

    • calendar_month Kamis, 29 Jul 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Guna mencapai tujuan tersebut, kuncinya terletak pada policy certainty, policy continuity dan government intervention. “Sebetulnya kembali kepada masalah pemerintah, yaitu policy certainty dan continuity dan government intervention. Ini semua kembali kepada tatanan sistem politik […]

  • UU HPP Resmi Diundangkan, Cermati Waktu Berlakunya

    UU HPP Resmi Diundangkan, Cermati Waktu Berlakunya

    • calendar_month Sabtu, 6 Nov 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Hal ini seiring pengesahan UU HPP oleh Pemerintah bersama DPR RI pada Kamis, 7 Oktober 2021. Publik diharapkan dapat mencermati masing-masing ruang lingkup UU HPP yang memiliki waktu pemberlakuan […]

Translate »
expand_less