Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat progam perumahan rakyat tahun ini. Dengan kebutuhan hunian yang mencapai 15,2 juta unit, sektor properti dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Strategi jitu dibutuhkan agar program yang menyentuh hajat hidup orang banyak ini dapat memberikan hasil yang maksimal.

“Kunci ke depan menurut REI adalah kolaborasi dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, juga pasti kami pengusaha,” ucap Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam acara Market Review dikutip akun Youtube IDX Channel, kamis, 9 April 2026.

Sejatinya, akselerasi program perumahan rakyat telah didukung oleh terbitnya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mulai dari perpanjangan insentif hingga 2027, hingga pembebasan sejumlah pajak seperti BPHTB. Semua itu menjadi stimulus penting bagi sektor properti Tanah Air.

Ditambah lagi, kebijakan program 3 juta rumah menjadi motor percepatan program perumahan rakyat yang menjadi jawaban atas kebutuhan hunian. Program andalan Presiden Prabowo ini diyakini memiliki efek berganda pada perekonomian Indonesia karena pembangunan rumah akan mendorong pertumbuhan industri turunan, mulai dari material bangunan hingga sektor jasa.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto (Foto: Tangkapan Layar Youtube IDX Channel)

Joko Suranto mencontohkan, pembangunan 1 juta rumah akan menciptakan kebutuhan masif terhadap komponen dasar seperti pintu, sanitasi, hingga material konstruksi lainnya. Di sisi lain, setiap unit rumah diperkirakan mampu menyerap 4–5 tenaga kerja, yang berarti program ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru, terutama di daerah.

Tantangan Program Perumahan Rakyat

Beberapa tantangan masih membayangi upaya percepatan program perumahan rakyat. Head of Research CBRE Indonesia, Anton Sitorus, menilai bahwa realisasi pembangunan rumah saat ini masih jauh dari target ambisius pemerintah. Meskipun terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya, angka produksi perumahan dinilai belum cukup signifikan untuk mengejar target 3 juta rumah.

“Memang ada pertumbuhan positif. Tapi kalau kita berbicara secara ekspektasi awal dengan adanya Kementerian PKP yang dipisahkan dari PUPR, kita berharap akan ada akselerasi yang cukup signifikan,” ungkap Anton.

Menurutnya, strategi percepatan harus dimulai dari sisi suplai, terutama terkait ketersediaan lahan. Pasalnya, harga lahan yang tinggi menjadi komponen biaya terbesar dalam pembangunan perumahan, sehingga berdampak langsung pada keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam menyediakan lahan murah di lokasi baru yang didukung infrastruktur memadai. Dengan demikian, pengembang dapat meningkatkan pasokan hunian dengan harga yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Joko Suranto menilai pentingnya pentingnya optimalisasi lahan negara sebagai salah satu solusi strategis. Lahan milik pemerintah, baik dari kementerian, BUMN, maupun melalui bank tanah, dinilai dapat menjadi kunci untuk menekan biaya pembangunan.

“Lahan tanah itu adalah komponen terbesar dari perumahan 30 sampai 45% bahkan sampai untuk di perkotaan bisa 50%. Maka kebijakan presiden dalam hal ini untuk memberikan subsidi lahan kepada penyediaan ini adalah sangat tepat,” katanya.

Untuk kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan, pengembangan hunian vertikal seperti rumah susun menjadi solusi yang lebih realistis. Skema sewa jangka panjang atau leasehold pun dinilai dapat menjadi alternatif, mengikuti praktik di negara maju.

Siap Berkolaborasi

Di sisi lain, kolaborasi menjadi faktor krusial dalam percepatan program ini. Pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak bersama dalam satu orkestrasi yang terarah.

Sebagai asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia, REI memiliki kontribusi signifikan dalam penyediaan hunian nasional, dengan porsi mencapai 46% untuk segmen MBR dan lebih dari 60% untuk rumah komersial. Dengan kapasitas tersebut, pelaku industri menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target besar tersebut.

Ke depan, percepatan perumahan rakyat tidak hanya menjadi agenda penyediaan hunian, tetapi juga strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru di berbagai daerah. (SAN)