Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memperluas akses hunian layak dengan menerapkan berbagai langkah strategis sebagai upaya percepatan program perumahan rakyat.

“Dari hasil rapat bersama Presiden, beliau menyampaikan dukungan yang luar biasa untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet untuk program renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam keterangannya yang dikutip Selasa, 7 April 2026.

Menurut Maruarar, program tersebut akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah untuk direnovasi pada tahun 2026. “Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, menurut Maruarar, Presiden turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

“Bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Termasuk menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” kata Maruarar.

Maruarar menegaskan, pemanfaatan lahan untuk hunian layak tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut.

“Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujarnya.

Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan agenda pembahasan hunian layak (Foto: Istimewa)

Hunian Layak di Lahan PT KAI

Saat meninjau lahan milik PT KAI (Persero) di Kiaracondong, Kota Bandung, Menteri PKP menilai menyatakan bahwa lahan tersebut berpotensi untuk pengembangan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lahan tersebut dinilai strategis karena berlokasi di kawasan transportasi publik serta memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hunian terintegrasi yang memudahkan mobilitas masyarakat.

“Kita melihat langsung lahannya, demand-nya, dan semua aturan yang bisa memudahkan rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan sekitar 6.000 m2 ini akan langsung kita bentuk tim bersama antara Kementerian PKP, KAI, Sekda, dan Pemerintah Kota Bandung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD tidak hanya menghadirkan hunian layak, tetapi juga fasilitas pendukung yang menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam satu kawasan terpadu. “Seperti yang disampaikan, nanti ada huniannya, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini kawasan terintegrasi yang benar-benar disiapkan untuk masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Ara menilai pemanfaatan lahan milik KAI di kawasan perkotaan memiliki potensi besar untuk membantu penyediaan hunian bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Bandung. “Selama ini belum ada TOD berbasis kawasan kereta api seperti ini di Bandung. Kita mulai dari sini. Kita akan cari skema pembiayaan terbaik dan jalankan secepatnya,” tegasnya.

Untuk mempercepat realisasi, Kementerian PKP juga membuka peluang pembiayaan melalui berbagai skema kolaboratif, termasuk dukungan dari sektor swasta dan program tanggung jawab sosial perusahaan. “Jangan ragukan potensi Indonesia. Kita akan membuat berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan CSR dari perusahaan. Seperti kemarin ada komitmen dari Astra untuk membangun 1.000 rumah susun. Kita juga akan membuka peluang dukungan dari perusahaan maupun yayasan lainnya,” kata Menteri Ara.

Maruarar menambahkan, Presiden juga telah mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan. “Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” tandasnya. (BRN)