Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran dalam APBN Tahun 2026 untuk program renovasi 2 juta rumah pada tahun 2026. Hal itu dikemukakan Presiden Prabowo Subianto dalam pembahasan laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah jelang akhir tahun 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu. Tapi, bahkan Presiden Prabowo Subianto setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, dalam keterangan pers yang dikutip Rabu, 31 Desember 2025.

Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi 2 juta rumah, khususnya di wilayah perkotaan terletak pada keterbatasan lahan serta kompleksitas persoalan tata ruang. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus terkait pelaksanaan program renovasi 2 juta rumah.

“Tetapi yang 1 juta di perkotaan, kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Kami sedang mendesain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” tukas Wamen PKP Fahri Hamzah.

Apresiasi Capaian Kinerja

Bersama Wamen PKP, turut hadir pula Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. Dalam pertemuan tersebut, ungkap Qodari, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan program prioritas. Diantaranya mencakup perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran Danantara yang dinilai semakin berpengaruh, serta rencana ke depan terkait Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pembangunan gerai.

“Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Qodari.

Lebih lanjut, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada periode 2026–2027.

Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi nasional. “Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat tahun depan,” ungkapnya.

Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Qodari menyebut bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan.

“Tidak (menghambat) karena Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang,” pungkas Qodari. (BRN)