Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » REI Usul Tax Amnesty Dampingi PPN DTP Properti Tahun 2026

REI Usul Tax Amnesty Dampingi PPN DTP Properti Tahun 2026

  • account_circle Oki Baren
  • calendar_month Kam, 8 Jan 2026

Jakarta – Insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor properti untuk tahun 2026 resmi berlaku per 1 Januari 2026. Setelah program tersebut resmi bergulir, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengusulkan insentif fiskal untuk sektor properti, yakni berupa Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Hasil pengungkapan kekayaan wajib pajak secara sukarela, salah satunya bisa dialokasikan untuk investasi di sektor properti. “Investasi di bidang properti akan menjadi salah satu insentif kepada para Wajib Pajak untuk bisa mengikuti Program Tax Amnesty terhadap sumber kekayaannya,” tutur Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Raymond Arfandy, dalam keterangannya, Kamis, 8 Januari 2026.

Raymond menjelaskan, usulan pengampunan pajak menjadi salah satu instrumen insentif fiskal yang dapat menggairahkan roda perekonomian nasional. “Pemerintah melalui Kemenkeu dapat membuat aturan bahwa wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak, terlebih dahulu harus menginvestasikan uangnya dengan membeli properti di Tanah Air,” tegas Raymond.

Program Amnesti Pajak dengan melibatkan sektor properti di dalam kebijakannya, diyakini dapat menggerakkan sektor riil sehingga ekonomi nasional dapat bertumbuh sekaligus berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Kebijakan pengampunan pajak yang melibatkan properti akan menggerakkan ekonomi nasional karena sektor riil ikut bergerak. Hal ini juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Untuk menarik minat investasi, Raymond mengusulkan delapan item investasi mendapatkan tax amnesty. Salah satu yang diusulkan mendapatkan tax amnesty adalah sektor properti. Sektor properti merupakan lokomotif ekonomi nasional dengan 185 industri yang menopang sektor tersebut. Mulai dari industri bahan bangunan hingga peralatan dan perlengkapan bangunan.

Tax Amnesty

Sekjen REI Raymond Arfandy mengusulkan Program Tax Amnesty dengan sektor properti sebagai salah satu instrumen investasinya (Foto: Istimewa)

“Tumbuhnya sektor properti maka 185 industri ikutan lainnya akan ikut terdampak sehingga mendukung roda perekonomian Indonesia,” beber Raymond.

Sejarah Tax Amnesty

Sejarah Tax Amnesty diawali pada tahun 1964 di era Presiden Soekarno. Kala itu program pengampunan pajak dilakukan untuk mengembalikan dana revolusi. Kebijakan pengampunan pajak di tahun itu menggunakan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pengampunan Pajak menjadi dasar diberlakukannya amnesti pajak. Namun, pelaksanaan amnesti pajak yang berlangsung hingga 17 Agustus 1965 ini dianggap tidak berhasil karena lemahnya penegakan hukum dan terjadinya pemberontakan PKI atau yang lebih dikenal Gerakan 30 September PKI.

Program serupa kembali dilakukan pada era Presiden Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Tujuannya adalah mengubah sistem perpajakan di Indonesia. Saat itu dibuat sistem perpajakan self assestment dimana besaran pajak ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri, dari sebelumnya menganut sistem official-assesment (besarnya jumlah pajak yang ditentukan oleh pemerintah).

Pengampunan pajak di Indonesia kembali diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada program amnesti pajak tahun 2008 tersebut, pemerintah memperkenalkan program sunset policy yang dilaksanakan hingga 28 Februari 2009. Program ini antara lain berlaku penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar, dan penghapusan sanski administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kurang bayar pajak bagi Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPDPP: Layanan FLPP Tetap Berjalan di Masa Peralihan

    PPDPP: Layanan FLPP Tetap Berjalan di Masa Peralihan

    • calendar_month Sen, 20 Sep 2021
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menyatakan, layanan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan seiring dengan pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera. “Kami saat ini sedang mempersiapkan peralihan ini tanpa mengganggu layanan yang sudah berjalan,” jelas Arief dalam keterangan resminya, Sabtu, 18 September 2021. Arief menerangkan, […]

  • Bidik Kota Lapis Ketiga, Ini Strategi Ekspansi Metland di 2024

    Bidik Kota Lapis Ketiga, Ini Strategi Ekspansi Metland di 2024

    • calendar_month Jum, 1 Mar 2024
    • account_circle Muhammad Rinaldi
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Metropolitan Land Tbk. (Metland) berencana melakukan ekspansi pengembangan proyek residensial di berbagai daerah termasuk di kota-kota lapis ketiga. Meski populasinya tidak terlalu besar, namun pertumbuhan ekonominya cenderung meningkat. Selain membidik kota-kota lapis ketiga, Metland juga akan menginsentifkan kolaborasi dengan pihak lain termasuk dengan investor asing. “Di kota-kota lapis ketiga kami mungkin akan […]

  • BP Tapera Optimistis FLPP Kuartal III 2022 Lampaui Target

    BP Tapera Optimistis FLPP Kuartal III 2022 Lampaui Target

    • calendar_month Kam, 15 Sep 2022
    • account_circle Oki Baren
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis mampu mencapai target penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Kuartal III-2022. Realisasi penyaluran dana FLPP per 14 September 2022 mencapai 141.547 unit rumah senilai Rp 15,73 triliun. “Kami mampu melampaui target dengan pencapaian sebesar 100,57 persen dari sisi nominal. Dari sisi unit telah mencapai […]

  • Kawasan Barat Jakarta Makin Diminati, Alam Sutera Pasarkan Elevee Condominium

    Kawasan Barat Jakarta Makin Diminati, Alam Sutera Pasarkan Elevee Condominium

    • calendar_month Sel, 13 Jun 2023
    • account_circle Muhammad Rinaldi
    • 0Komentar

    TANGERANG – Jumlah penduduk di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 34 juta jiwa. Diprediksi, Jabodetabek akan mengalami krisis kebutuhan rumah karena harga tanah yang semakin mahal dan biaya transportasi yang tinggi. Hal tersebut ditegaskan Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna pada acara talkshow bertajuk “Apakah Barat Jakarta akan […]

  • Yuk Simak, Begini Skema Pembiayaan Rumah BTN untuk Prajurit TNI AD

    Yuk Simak, Begini Skema Pembiayaan Rumah BTN untuk Prajurit TNI AD

    • calendar_month Sab, 17 Apr 2021
    • account_circle Muhammad Rinaldi
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjalin kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk menyediakan hunian bagi para prajurit. Melalui kerja sama tersebut, Bank BTN menyatakan siap membiayai sekitar 10.000 unit rumah setiap tahun untuk anggota TNI AD. Apa saja skema pembiayaan kredit yang disiapkan Bank BTN? Direktur Utama […]

  • bank tanah

    Regulasi Bank Tanah Diharapkan Akomodasi Semua Pihak

    • calendar_month Kam, 30 Jun 2022
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto berharap agar berlakunya regulasi terkait Bank Tanah dapat mengakomodir semua kepentingan. Selain itu, terbitnya regulasi terkait Bank Tanah tidak menyebabkan tumpang tindih pada pelaksanaannya di lapangan. “Contohnya adalah ketika kita menangani tanah telantar, Bank Tanah ini dapat menjadi pintu masuk untuk tenor […]

Translate »
expand_less