Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Properti Komersial Diuntungkan DP 0% dan Bebas PPN

Properti Komersial Diuntungkan DP 0% dan Bebas PPN

  • calendar_month Selasa, 27 Apr 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kebijakan Pemerintah dalam melakukan relaksasi di sektor industri properti telah membuahkan hasil. Adanya pertumbuhan peminat membuat sejumlah pengembang kini mulai melirik proyek hunian segmen komersial di rentang harga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

“Di Kota Palembang saat ini rumah yang banyak dicari mulai dari harga Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta per unit. Hal ini karena imbas dari pemberlakuan kebijakan uang muka (down payment/DP) hingga 0 persen dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP),” ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Selatan, Zewwy Salim, saat dihubungi industriproperti.com, Selasa, 27 April 2021.

Awi, sapaan karibnya, menyebut bahwa pangsa pasar properti di segmen komersial itu mulai bergerak ke arah positif terutama sejak terbitnya relaksasi kedua aturan tersebut. “Pangsa pasarnya tumbuh lebih signifikan ketimbang sebelum dikeluarkannya kebijakan relaksasi,” tegas Awi.

Industri properti nasional telah menikmati insentif dari dua paket kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, kebijakan DP 0 persen yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio LTV Untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Aturan ini berlaku hingga akhir Desember 2021.

Insentif kedua, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.010/2021 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 Maret 2021.

Dengan PMK itu, pembeli rumah tapak atau rumah susun seharga maksimal Rp 2 miliar memperoleh fasilitas PPN DTP 100 persen. Berikutnya, PPN DTP sebesar 50 persen dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual mulai Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.

“Kami berharap kebijakan DP 0 persen berlaku tidak hanya sampai dengan Desember 2021. Sebaiknya aturan LTV itu berlaku hingga dua tahun mendatang. Hal ini agar memberikan efek domino yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri properti,” tutup Awi. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Uni Eropa Pertegas Komitmen Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

    Uni Eropa Pertegas Komitmen Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

    • calendar_month Rabu, 11 Mei 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, meluncurkan EU-Indonesia Cooperation Publication 2022-2023. Publikasi ini menyoroti hasil kemitraan negara anggota Uni Eropa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. “Tema tahun ini Stronger Together, menangkap dukungan besar Uni Eropa dan negara-negara […]

  • Ditjen Pajak Tunda Batas Akhir Pendaftaran BAST di SiKumbang

    Ditjen Pajak Tunda Batas Akhir Pendaftaran BAST di SiKumbang

    • calendar_month Rabu, 1 Sep 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akhirnya menunda batas akhir pendaftaran Berita Acara Serah Terima (BAST) unit rumah tapak atau rumah susun yang diterbitkan pada periode Maret – Juli 2021 yang semula dijadwalkan 31 Agustus 2021. Penundaan itu bertujuan agar konsumen tetap memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagaimana tertuang […]

  • DPR Setujui PMN untuk BUMN

    DPR Setujui PMN untuk BUMN

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non-tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023. Pemerintah memastikan bahwa penyaluran PMN secara tunai disertai key performance indikator (KPI) yang memadai dari setiap perusahaan pelat merah. “Seluruh PMN Tunai ini harus beserta Key Performance […]

  • Kementerian ATR/BPN Incar Tanah Idle

    Kementerian ATR/BPN Incar Tanah Idle

    • calendar_month Rabu, 24 Nov 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) gencar mencari tanah idle dalam upaya menjalankan Program Reforma Agraria. Pemerintah mengupayakan kegiatan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dan menyejahterakan. Salah satunya melalui penataan aset yang dibarengi penataan penggunaan tanah dan penataan akses. “Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung program […]

  • Investasi Properti

    Investasi Real Estat Asia Pasifik Tumbuh 20%

    • calendar_month Kamis, 26 Mei 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Investasi di sektor real estat Asia Pasifik kuartal pertama tahun 2022 tumbuh sebesar 20 persen secara tahunan. Menurut data dan analisis yang dipublikasikan dalam JLL Capital Tracker Q1 2022, investasi langsung di sektor properti mencapai USD40,8 miliar sepanjang kuartal pertama 2022. “Kami optimis bahwa sektor real estat di kawasan ini akan mampu bertahan […]

  • Inovasi Produk, Niro Granite Luncurkan Keramik Bermotif Batik

    Inovasi Produk, Niro Granite Luncurkan Keramik Bermotif Batik

    • calendar_month Jumat, 2 Des 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Industri keramik nasional terutama pasar porcelain tiles terus menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif di tahun ini. Pencapaian itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah untuk industri keramik lewat berbagai program kebijakan. Inovasi produk pun terus dilakukan produsen untuk memacu permintaan pasar. Chief Executive Officer Niro Granite Indonesia, Choong Ee Ren mengatakan pandemi Covid-19 telah […]

Translate »
expand_less