Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » PT SMF Gelontorkan Rp 2,25 Triliun untuk KPR FLPP Tahun 2021

PT SMF Gelontorkan Rp 2,25 Triliun untuk KPR FLPP Tahun 2021

  • calendar_month Selasa, 15 Mar 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menyalurkan dana pendamping guna mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 2,25 triliun. Anggaran yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) itu menyasar pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Seluruh dana tersebut ter-blended dengan dana dari penerbitan surat utang. Penggunaan seluruh dana itu untuk mendukung pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP bagi 157.500 unit rumah MBR pada tahun 2021. Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR,” jelas Sekretaris Perusahaan PT SMF (Persero), Bonai Subiakto dalam keterangan pers, Senin, 14 Maret 2022.

Bonai mengatakan, SMF menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP. Sedangkan PPDPP menyediakan 75 persen sisanya. Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah. Porsi PPDPP (75 persen) sebesar Rp 19,58 triliun, terdiri dari dana APBN sebesar Rp 16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp 2,96 triliun. Sedangkan porsi SMF mencapai 25 atau ekuivalen Rp 4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal. Porsi pendanaan PT SMF sebesar 25 persen untuk pelaksanaan program KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula seharusnya 90 persen.

Negara Hadir

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan, realisasi penggunaan dana PNM Tahun 2021 pada SMF di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah.

“Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok MBR. Dana yang mengalir untuk KPR bersubsidi ini bersumber dari APBN untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Idnonesia,” terang Heliantopo.

Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor perumahan. Sektor properti dapat menggerakkan tidak kurang dari 174 industri turunan lainnya di sektor perumahan. Selain itu, sektor ini juga mampu menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Terlebih, sektor properti juga dapat mendorong percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • BSI Perkuat Target Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Global

    BSI Perkuat Target Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Global

    • calendar_month Sabtu, 27 Feb 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 menjadi langkah awal dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di tingkat global. Apalagi, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, adalah potensi pasar yang besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta produk halal dunia. […]

  • Hamparan Tanah, Ilustrasi Tanah Terlantar (Foto: ADH)

    Yuk Cermati Objek Tanah Telantar dalam PP Baru

    • calendar_month Senin, 22 Feb 2021
    • 0Komentar

    Terbitnya aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah konstelasi aturan main dalam banyak sektor, termasuk juga dalam industri properti. Berangkat dari hal tersebut redaksi industriproperti.com akan membedah masing–masing regulasi turunan UU Cipta Kerja yang berkelindan dengan industri properti. Jakarta – “Bermula dari banyaknya tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak, dimana […]

  • Apa Kabar Relaksasi Pajak Rumah Khusus ASN TNI/Polri?

    Apa Kabar Relaksasi Pajak Rumah Khusus ASN TNI/Polri?

    • calendar_month Rabu, 6 Jan 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah kembali diingatkan akan janji merelaksasi aturan perpajakan terhadap konsumen rumah khusus untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. Keringanan pengenaan pajak sebagaimana yang diberikan kepada rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami pernah mengusulkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 1% untuk rumah khusus ASN, […]

  • Tuntaskan Problem Rumah Rakyat, The HUD Institute Minta Operasionalisasi BP3

    Tuntaskan Problem Rumah Rakyat, The HUD Institute Minta Operasionalisasi BP3

    • calendar_month Kamis, 13 Jun 2024
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan – Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia, The HUD Institute, mendorong pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Lembaga non struktural itu diharapkan dapat menjadi solusi terkait program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini tengah berkembang wacana agar Pemerintahan terpilih mendatang menghidupkan kembali Kementerian Perumahan yang fokus menangani masalah perumahan. […]

  • Fifty Seven Promenade

    Hunian Premium, Ekspatriat Minati Fifty Seven Promenade

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengembang properti, PT Intiland Development Tbk (Intiland) melalui pengembangan apartemen Fifty Seven Promenade menghadirkan hunian premium yang menawarkan kenyamanan, kemudahan akses, dan fasilitas berkualitas premium di “jantung” Kota Jakarta bagi para profesional termasuk ekspatriat. Direktur Pemasaran Korporat Intiland, Susan Pranata mengatakan strategi pengembangan Fifty Seven Promenade bukan hanya berfokus pada lokasi yang strategis […]

  • Ilustrasi Pasar Porperti Jakarta

    Ini Sebab Pasar Properti Jakarta Tetap Prospektif

    • calendar_month Kamis, 3 Feb 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur ditengarai tak akan berpengaruh terhadap penurunan pasar properti Jakarta. Apalagi pemindahan ibukota akan terjadi secara bertahap. Untuk tahap awal, fokus pemindahan pada sektor pemerintahan terlebih dulu sehingga dampak terhadap bisnis properti di Jabodetabek tidak akan terjadi seketika. “Bisnis properti di wilayah Jabodetabek tetap akan memiliki […]

Translate »
expand_less