Jakarta – Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga September 2026 masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi FLPP baru menyentuh angka 154.034 unit hingga 21 September 2026 atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit rumah pada tahun ini.

“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Apabila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tahun 2025, realisasi salah satu program andalan pemerintah ini di tahun 2026 lebih rendah. Realisasi FLPP Januari – 25 September 2025 mencapai 182.657 unit, sedangkan tahun ini penyaluran rumah subsidi melalui FLPP hanya 154.034 unit hingga 21 September 2026.

Menanggapi rendahnya capaian realisasi FLPP, Menteri Ara menyoroti perlunya pembenahan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BP Tapera untuk mendukung percepatan realisasi. Ia juga mendorong BP Tapera agar terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan penyaluran rumah subsidi.

“Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” imbuhnya.

Akselerasi Realisasi FLPP

Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera terus mengakselerasi berbagai langkah strategis, baik melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan maupun perluasan segmen hunian yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Rumah Subsidi Tahun 2026. (Foto: BP Tapera)

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.

“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru.

Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah subsidi untuk akad massal pada Desember 2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi, sebagai upaya memperluas pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan realisasi FLPP hingga akhir tahun. (SAN)