Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebagai asosiasi pengembang yang mencatatkan penyaluran tertinggi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yakni sebanyak 38.855 unit. Sementara total realisasi penyaluran subsidi perumahan telah mencapai 93.339 unit rumah dengan Bank Tabungan Negara (BTN) masih menjadi yang terbesar dengan realisasi 45.726 unit. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi FLPP terbesar, yakni mencapai 23.021 unit.

Dalam pemaparan realisasi anggaran dan capaian program per 1 Juli 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel menjelaskan hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau sebesar 25,27 persen dari pagu awal Rp10,31 triliun. Berdasarkan data masing-masing unit organisasi, target penyerapan anggaran Kementerian PKP hingga 31 Desember 2026 diproyeksikan mencapai 97,48 persen.

“Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Juli 2026.

Pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 setelah penajaman belanja meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Penambahan tersebut turut meningkatkan target fisik pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah sehingga total target menjadi 414.212 unit.

Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk Program BSPS sebagai program prioritas nasional dengan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu, yang ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi sebesar Rp918,13 miliar atau 7,33 persen dari total pagu anggaran.

Komposisi anggaran Kementerian PKP juga menunjukkan bahwa sebesar 92,67 persen dialokasikan untuk program-program fisik, meliputi Program BSPS, penataan kawasan kumuh dan sanitasi, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan Rumah Khusus, serta Rumah Susun.

Realisasi KUR Perumahan

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyampaikan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp20,3 triliun. Capaian tersebut menjadi dasar penambahan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.

Secara wilayah, Provinsi Jawa Tengah menjadi penyerap terbesar KUR Perumahan dengan nilai mencapai Rp4,6 triliun. Sementara itu, berdasarkan lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp10,55 triliun. (SAN)